Breaking News:

Subsidi Pekerja Terdampak Pandemi

Indef Pertanyakan Alasan Jokowi Pangkas Bansos dari Rp 600 Ribu Jadi Rp 300 Ribu

Tidak hanya memangkas besaran alokasi Bansos, pemerintah juga memberi bantuan Rp 600 ribu per bulan untuk pegawai bergaji Rp 5 juta ke bawah.

WARTAKOTA/Nur Ichsan
PAKET SEMBAKO - Sebanyak 330 orang warga dari keluarga penerima manfaat di wilayah Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat, menerima bantuan paket sembako dari Kementerian Sosial RI melalui E -Warong Kenanga, Jumat (10/7/2020). Bantuan senilai Rp 200 ribu/paket yang berisi beras, telur, daging ayam, dan jeruk ini ditujukan kepada warga miskin dan rentan miskin yang juga terdampak Covid-19. (WARTAKOTA/Nur Ichsan) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mempertanyakan kebijakan pemerintah untuk memangkas alokasi bantuan sosial (bansos) jadi Rp 300 ribu per bulan dari sebelumnya Rp 600 ribu.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, tidak hanya memangkas besaran alokasi Bansos, pemerintah juga memutuskan memberi bantuan Rp 600 ribu per bulan untuk pegawai dengan gaji Rp 5 juta kebawah.

"Tentu saja soal kelompok sasaran, kalau kelompok sasarannya diberikan kepada golongan tinggi itu tidak akan mendorong konsumsi lebih besar. Sebab, kemungkinan mereka mendapatkan bantuan itu untuk disimpan atau untuk berjaga-jaga," ujarnya saat webinar, Kamis (6/8/2020).

Baca: Indef Sebut Pegawai Bergaji Rp 5 Juta ke Bawah Sanggup Atasi Dampak Covid-19

Menurut Tauhid, kebutuhan mereka dengan penghasilan lebih besar itu masih memiliki kapasitas memadai ketimbang golongan menengah kebawah.

Masyarakat miskin dinilainya hanya menghabiskan pendapatannya untuk makan sehari-hari, sehingga cukup berat jika alokasi bansos dipangkas sampai 50 persen.

Baca: Daya Beli Merosot, Indonesia Alami Inflasi Terendah Sejak Tahun 2000

"Masyarakat miskin memang kegiatan sehari-harinya dengan penghasilan sangat rendah sekali. Hanya cukup bertahan paling tidak dari hari ke hari atau minggu per minggu," kata Tauhid.

Sementara, dia menambahkan, pegawai bergaji jutaan kemungkinan tidak akan membelanjakan tambahan uang dari pemerintah, sehingga konsumsi menjadi jalan di tempat.

"Itu akan sangat berbeda kalau menjadi simpanan untuk menghadapi resesi maka tentu saja ekonomi akan mandek atau stagnan. Apa yang dibelanjakan berkurang," pungkasnya.

Penulis: Yanuar Riezqi Yovanda
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved