Breaking News:

DPR Pertanyakan Sanksi Larangan Terbang dari Gubernur Kalbar

Nurhayati Monoarfa mempertanyakan sanksi larangan terbang dari Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji bagi maskapai penerbangan

KOMPAS.COM/HENDRA CIPTA
Suasana Bandara Supadio Pontianak Kalimantan Barat 

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa mempertanyakan sanksi larangan terbang dari Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji bagi maskapai penerbangan yang mengangkut penumpang positif Covid-19.

Dia mengatakan, keputusan membuka atau menutup rute adalah wewenang pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.

Baca: Citilink Bakal Beri Refund ke Calon Penumpang Usai Dilarang Terbang dari Jakarta ke Pontianak

''Kejadian ini sangat kita sayangkan. Pemberian sanksi dari Gubernur Kalimatan Barat itu jelas menabrak peraturan Menteri Perhubungan. Pemberian sanksi administratif menjadi kewenangan Menteri Perhubungan,'' ujar Nurhayati kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Sanksi sepihak ini dinilainya merugikan maskapai penerbangan yang tengah berusaha bangkit pada masa pandemi Covid-19.

Baca: Disebut Tak Patuh Protokol Kesehatan di Pesawat, Ini Penjelasan Batik Air

Nurhayati mengingatkan tugas maskapai hanya mengantar penumpang sampai tujuan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Seharusnya, sanksi atau teguran juga diberikan kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan pengelola bandar udara.

"Penumpang melewati pemeriksaan berlapis, mulai dari persyaratan dokumen hasil uji kesehatan Covid-19 oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan pemeriksaan keamanan oleh petugas aviation security pengelola bandar udara. Jika semua sudah terpenuhi, maskapai hanya bertugas mengangkut penumpang yang sudah memenuhi ketentuan dimaksud ke kota tujuan," paparnya.

Dia menilai kebijakan Gubernur Kalimantan Barat tidak tepat. Dia mengatakan, Komisi V DPR RI akan segera menindaklanjuti polemik ini dengan memanggil jajaran Kementerian Perhubungan karena aturan membuka atau menutup rute penerbangan adalah wewenang pemerintah pusat melalui Kemenhub.

"Seharusnya yang paling benar ya gubernur koordinasilah dengan Pak Menteri (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi). Tidak terus membuat suatu keputusan sepihak. Ini sangat berkaitan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.

Halaman
12
Penulis: Choirul Arifin
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved