Bisa Ganggu Suplai Beras, BPS Minta Pemerintah Waspadai Bencana Banjir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bencana alam berupa banjir yang belakangan terjadi di beberapa daerah Indonesia patut diwaspadai.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut banjir bisa menyebabkan masalah suplai beras. Akibatnya, harga beras bakal melonjak.

Berdasarkan pemantauan BPS pada bulan Desember 2020 produksi beras kemungkinan akan berjalan baik dan bagus sepanjang Januari hingga Maret 2021 ini.

Produksi yang berjalan baik membuka harapan bahwa harga beras akan stabil sepanjang 2021.

"Yang perlu diwaspadai adalah adanya banjir di beberapa daerah. Kita tentu berharap pengaruhnya tidak terlalu buruk sehingga potensi yang kita miliki tetap akan terjaga," kata Kepala BPS Suhariyanto saat konferensi pers virtual, Senin(1/2).

Baca juga: Dampak Covid-19 Belum Reda, BPS Catat Inflasi Januari 2021 0,26 Persen

Menurut Suhariyanto, selama dua tahun terakhir harga beras cenderung stabil dan tidak memberikan pengaruh terhadap inflasi.

Pada Januari 2021 ini, tercatat harga beras premium di penggilingan turun 0,07 persen di level Rp 9.780 per kilogram dibanding bulan Desember 2020.

Rata-rata harga beras luar kualitas pun turun 0,21 persen menjadi Rp 9.036 per kilogram.

Sedangkan, harga beras medium naik sebesar 0,24 persen menjadi Rp 9.405 per kilogram. Namun kata Suhariyanto, kenaikan harga beras tersebut relatif stabil terhadap posisi bulan Desember 2020.

Dibanding bulan Januari 2020 pun, rata-rata harga beras di penggilingan pada Januari 2021 untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing turun sebesar 2,52 persen, 4,09 persen, dan 5,07 persen.

Baca juga: BPS: Penduduk Indonesia Melonjak Jadi 270,2 Juta Jiwa

"Selama 2 tahun ini harga beras stabil dan tidak berkontribusi sama sekali pada inflasi, ini terobosan yang bagus. Beras premium di penggilingan menurun 0,08 persen (mtm) beras grosir stabil 0,01 persen (mtm), eceran juga stabil hanya naik 0,05 persen (mtm)," kata pria yang akrab disapa Kecuk ini.

Lebih lanjut BPS melaporkan, harga gabah kering panen (GKP) pada Januari 2021 ini mengalami kenaikan sebesar 3,03 persen (month to month/mtm). Namun secara tahunan, harganya menurun 6,68 persen (yoy).

Kenaikan membuat harga GKP sebesar Rp 4.921 per kilo. GKP sendiri merupakan gabah dengan kadar air antara 14-25 persen dan kadar hampa antara 3-10 persen.

Baca juga: BPS: Ekspor Indonesia Bulan November Tembus 15,28 Miliar Dolar AS

"Kenaikan harga GKP terutama terjadi di dua provinsi, yaitu Provinsi Lampung dan Kalimantan Tengah," ungkap Kecuk.

Agak berbeda situasinya dengan GKP, harga gabah kering giling (GKG) justru turun sebesar 0,73 persen (mtm) menjadi Rp 5.318 per kilogram.

"Penurunan terjadi di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. Perilaku harga gabah di masing-masing provinsi memang berbeda, tergantung pada ketersediaan gabah, musim tanam, dan musim panen," ujarnya.

Inflasi Januari

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Januari 2021 sebesar 0,26 persen secara bulanan (month to month). Kecuk mengatakan nilai inflasi ini berjalan lambat dampak dari Covid-19 yang belum reda.

"Laju inflasi kita lambat dibandingkan Desember 2020 yakni 0,45 persen. Dibandingkan Januari 2020 juga lebih lambat yang pada waktu itu sebesar 0,39 persen," kata Kecuk.

Sedangkan secara tahunan, inflasi pada Januari 2021 tercatat sebesar 1,55 persen (year-on-year/yoy) kembali lebih lambat dibandingkan periode yang sama yakni 2,68 persen.

"Kita tahu selama pandemi mobilitas berkurang, roda ekonomi bergerak lambat, berpengaruh ke pendapatan, dan pada akhirnya berpengaruh ke permintaan," tuturnya.

Kecuk menjelaskan sepanjang Januari 2021 seluruh kelompok pengeluaran mengalami andil inflasi, kecuali kelompok pengeluaran transportasi. "Kelompok pengeluaran transportasi mengalami deflasi sebesar minus 0,30 persen dan memberi andil minus 0,3 persen," terangnya.

BPS mencatat beberapa komoditas yang memberikan andil besar terhadap inflasi antara lain cabe rawit (0,08 persen), ikan segar (0,04 persen), tempe (0,03 persen), dan tahu mentah (0,02 persen).(TribunNetwork/nas/kps/wly)