Breaking News:

Indonesia Dorong Dialog Sosial dan Tripartisme Masuk Program Pembangunan PBB

Dalam pernyataannya, Retno mengungkapkan 4 potensi keterlibatan ILO dalam proses reformasi PBB.

Editor: Content Writer
Humas Kemnaker
Plt Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tri Retno Isnaningsih, saat membacakan draf ASPAG secara virtual di pertemuan Governing Body International Labour Organization (GB ILO) sesi ke-341 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, Senin (22/3/2021) 

TRIBUNNEWS.COM - Indonesia mewakili Negara-negara kawasan Asia Pasifik/Asia Pacific Group (ASPAG) menyampaikan dukungan terhadap reformasi PBB.

Bentuk dukungan ini adalah mendorong dialog sosial dan tripartisme menjadi bagian dari sistem pembangunan PBB (UN Development System).

Dukungan ini disampaikan Indonesia dalam pertemuan Governing Body International Labour Organization (GB ILO) sesi ke-341 yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, Senin (22/3/2021) waktu setempat.

"Reformasi PBB merupakan kesempatan bagi ILO untuk mempromosikan dialog sosial dan tripartisme ke dalam United Nations Development System," ujar Plt Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tri Retno Isnaningsih, saat membacakan draf ASPAG secara virtual di Jakarta, Senin (23/3/2021).

Baca juga: Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan Integrasikan Data Penerima Program JKP

Dalam pernyataannya, Retno mengungkapkan 4 potensi keterlibatan ILO dalam proses reformasi PBB. Pertama, mendorong ILO meningkatkan kontribusi dalam UN Development System agar dapat memberikan dukungan koheren dan konkret untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini disesuaikan dengan rencana dan strategi pembangunan nasional masing-masing negara anggota.

Kedua, meminta ILO terus berperan aktif merekstrukturisasi sistem pembangunan PBB di tingkat regional berdasarkan wilayah, memperkuat hubungan dan kolaborasi dengan komisi ekonomi regional PBB, serta organisasi regional yang relevan dalam menangani isu-isu spesifik kawasan.

Ketiga, ILO harus meningkatkan perannya dalam menjembatani konstituen tripartit ILO dengan UN Development System. Keempat, ILO harus menemukan cara inovatif mengatasi tantangan pelaksanaan reformasi PBB.

"Terakhir, penting untuk menilai potensi atas dampak dan pelajaran yang didapat dari pandemi COVID-19 terhadap reformasi PBB untuk mengevaluasi efektivitas kerja UN Development System setelah reformasi, selama situasi krisis," katanya.

Baca juga: Dorong Perluasan Kesempatan Kerja, Kemnaker Gelar Bazar Wirausaha Mikro

GB ILO merupakan badan eksekutif ILO yang membuat keputusan atas berbagai agenda kerja ILO. GBO ILO memiliki tugas untuk memutuskan kebijakan, anggaran dan program-program ILO. Indonesia telah menjadi anggota GB ILO selama tiga periode sejak 2011.

Sidang GB ILO ke-341 dengan agenda terkait perkembangan reformasi PBB, Indonesia kembali dipercaya menyampaikan pernyataan mewakili negara-negara di Kawasan Asia Pasifik.

Anggota GB terdiri dari unsur pemerintah yang berasal dari 56 negara yang meliputi anggota reguler dan anggota deputi berdasarkan keterwakilan kawasan. Untuk mewakili kawasan Asian-Pasifik, khususnya sub-kawasan Asia Tenggara, Indonesia bersama Brunei dan Malaysia terpilih sebagai anggota. (*)

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved