Mudik Lebaran Dilarang Pemerintah, Pengusaha Bus Merasa Kena Prank

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan melarang mudik lebaran tahun 2021. Keputusan ini diambil setelah melihat pengalaman libur-libur panjang sebelumnya yang kerap meningkatkan angka penularan Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, keputusan pelarangan mudik ini merupakan hasil konsultasi dengan Presiden Jokowi dan jajaran menteri untuk menekan laju penyebaran virus corona.

Keputusan ini mengundang beragam reaksi dari kalangan pelaku usaha transportasi.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DPD DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan menilai pemerintah terlalu dini memutuskan larangan mudik.

Sebab, baru pada pekan lalu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sempat mengatakan bahwa tak ada larangan mudik di tahun ini.

Baca juga: Mudik Dilarang Tapi Wacana Turis Asing Boleh Masuk, Pemerintah Diminta Tegas

Shafruhan pun merasa seperti kena 'prank' (lelucon) dengan keputusan baru ini.

”Terlalu dini melarang mudik, sedangkan Menhub kemarin bilang tak ada larangan untuk tahun ini. Jadi kenapa tumpang tindih?"

Baca juga: Mudik Dilarang, MTI dan Organda Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja Transportasi

"Seharusnya disiapkan dulu aturan yang pasti dan solusi apa untuk pelaku transportasi jika mudik itu dilarang,” ujar Shafruhan Sinungan saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (27/3/2021).

Baca juga: Mudik Lebaran 2021 Dilarang, Agen Tiket Bus AKAP: Kita Cuma Jual Tiket Pulang Kampung Kok

Shafruhan mengatakan, alangkah baiknya pemerintah tetap membolehkan mudik dengan syarat prokes Covid-19 diperketat. Sebab, jika pelarangan mudik ditetapkan akan membuat ekonomi semakin runtuh.

Ia mengungkapkan sudah banyak karyawan di bidang transportasi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga pemotongan gaji sopir demi mempertahankan armada agar tetap laik jalan.

Baca juga: Pemerintah Larang Mudik, Netizen Meledek di Twitter: Kalau Pulang Kampung Boleh Kan?

”Kami banyak menerima keluhan jika mudik tahun ini dilarang akan banyak lagi yang di-PHK. Karena tak mudah untuk bisa normal lagi, padahal sejak Juli kemarin transportasi darat sudah mulai berbenah lagi untuk bangkit."

"Tapi kalau diputuskan mudik dilarang, sopir-sopir bus pasti akan semakin menjerit," jelas Shafruhan.

Shafruhan menyarankan agar pemerintah lebih bijak dalam menyikapi aktivitas mudik. Sebab, mudik bisa dijadikan momentum perbaikan ekonomi khususnya di kampung-kampung.

"Mudik itu biar cuma ada setahun sekali tapi dampaknya besar sekali bagi perekonomian, bahkan skalanya bisa nasional."

Aktivitas bisnis dan perputaran uang sangat dipengaruhi banyaknya mobilitas penumpang dan moda transportasi yang bergerak. Kalau aktivitas orang lambat, ekonomi tidak pasti juga macet," kata dia.

Untuk itu ia berharap mudik bisa menjadi momen untuk menggerakkan kondisi yang terpuruk. Shafruhan menjelaskan bahwa mudik mampu menghasilkan perputaran uang dari kota ke desa.

"Sangat positif sekali kalau mudik tetap berjalan. Karena akan banyak desa yang akan terdampak secara rill dari mudik dan meningkatkan ekonomi," kata Shafruhan.

Sudarnanto, Manajer PT Blue Star Karsa Unggul, pengelola bus AKAP PO Blue Line dan bus pariwisata Blue Star menyatakan perusahannya belum menentukan sikap dan masih menunggu aturan final terkait kegiatan mudik Idul Fitri 2021.

"Belum bisa komentar. Khawatir nanti aturannya nanti berubah lagi," kata Sudarnanto saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Sabtu (27/3/2021).

Meski belum menentukan langkah apa yang akan diambil, operasional bus masih tetap berjalan normal di sejumlah pool.

"Sementara masih berjalan normal, untuk pool pusat di Warung Buncit masih seperti biasa. Sementara di Pondok Pinang dan Cikarang masih melayani rute ke Jawa Tengah, Jogja hingga Jawa Timur," papar Sudarnanto.

Dia juga mengungkapkan bahwa okupansi penumpang belum sebanyak tahun lalu. Menurut dia peningkatan jumlah penumpang diprediksi apabila mudik diperbolehkan pemerintah.

"Menurut laporan Blue Star belum ada peningkatan signifikan. Cuma ya saat ini memang berangsur normal, perkiraannya kalau mudik boleh otomatis berdampak bagus di bisnis kami. Makanya masih kami tunggu sampai keputusan mudik ini final," imbuhnya.

Hal serupa juga dirasakan agen bus AKAP di Ciputat bernama Aris. Ia merupakan agen yang menjual tiket dari PO Bus Haryanto, Pahala Kencana, Rosalia Indah, dan Sinar Jaya Utama.

Menurutnya masyarakat sudah terlalu jenuh ditambah rindu untuk berlebaran di kampung halaman. Ia berujar meski sedang dalam pandemi, justru pemerintah tinggal mengetatkan aturan protokol kesehatan di setiap agen bus AKAP.

"Saya cuma kasihan dengan penumpang. Penjualan tiket kita padahal sudah mulai berangsur normal lagi sejak 3 bulan terakhir, loh kok malah mudik dilarang."

"Kita dari PO sudah jalanin prokes sesuai aturan pemerintah padahal," ujar Aris.

Aris menambahkan, sejumlah agen sudah bisa beradaptasi dengan menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan.

Agen tempat Aris bekerja pun sudah melayani pemesanan tiket melalui online dan WhatsApp.

Aris juga berkelakar, jika pemerintah tegas melarang mudik, sejumlah agen lainnya mempunyai jurus jitu untuk tetap membolehkan perjalanan saat lebaran.

"Agen dan PO sudah sama-sama paham situasi pandemi, makanya penumpang sekarang wajib bermasker, tempat duduk juga disilang-silang. Jual tiket pun pake online juga, terus kenapa dilarang mudik?," imbuh Aris dengan nada terheran.

"Kalau memang aturannya sudah turun dari Dishub setempat, ya kita para agen dan po tinggal bilang saja kalau kita jual tiket pulang kampung, bukan tiket mudik," tambah Aris seraya menyindir aturan larangan mudik.(tribun network/fan/dod)