Dampak Pandemi, PHRI Jakarta: Hotel Banyak Dijual, dari Hotel Budget sampe Bintang 5

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak Maret 2020 hingga saat ini, membuat beberapa hotel terpaksa harus dijual karena tidak dapat menanggung beban operasional.

Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono mengatakan, kondisi hotel selama pandemi dan adanya pembatasan mobilitas masyarakat sangat menekan bisnis hotel di berbagai daerah.

Baca juga: Jumlah Kasus Covid-19 terus Turun, Konsistensi Pencegahan Harus Terjaga

"Jadi banyak juga hotel dijual, dari hotel budget, hotel bintang 5 juga ada, bintang dua ada, non bintang juga ada. Bukan hanya di Jakarta, di luar daerah juga sama," kata Sutrisno saat dihubungi, Kamis (2/9/2021).

Menurutnya, informasi hotel dijual didapat dari para pengusaha hotel yang curhat mengenai kondisi keuangan usahanya.

"Mereka sudah tidak bisa lagi beroperasi, okupansi juga di bawah 10 persen, karena tamu hotel itu lebih banyak dari luar kota. Tapi saya tidak tahu angka persisnya, berapa hotel yang dijual, karena ada juga yang tidak terbuka urusan dapurnya," papar Sutrisno.

Baca juga: Akses eform.bri.co.id/bpum, Berikut Cara Cairkan Dana Bantuan UMKM Rp 1,2 Juta Tanpa Perlu Antre

Adapun cara menyelamatkan bisnis hotel, kata Sutrisno, dengan mendatangkan tamu, namun saat kondisi seperti ini merupakan langkah yang sulit karena berpotensi penyebaran Covid-19.

"Susah juga, mungkin pajak-pajak yang memberatkan bisa dihapus terlebih dahulu. Pajak daerah itu besar juga 10 persen, tapi kan sekarang pemerintah mau naikkan pajak UMKM, padahal pengusaha hotel kecil juga UMKM," ujar Sutrisno.

PHRI: Dunia Usaha Berdarah-darah karena Kebijakan PPKM Pemerintah

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengeluhkan dunia usaha menanggung kesulitan akibat kebijakan PPKM.

Menurutnya, dunia usaha sendirilah yang harus berjuang memikirkan para pekerjanya.

“Pemerintah buat kebijakan tetapi yang berdarah-darah kita pelaku usaha termasuk di pusat perbelanjaan,” ucap Maulana saat dihubungi Tribun, Kamis (2/9/2021).

Maulana menuturkan pemeintah seharusnya berkontribusi lebih kepada pengusaha yang berjuang membuka lapangan pekerjaan.

Ia menilai pembebasan PPN 10 persen atas sewa ruko di pasar atau mall bukan jalan keluar.

Baca juga: Sepi Pengunjung, Banyak Kios di ITC Dilelang, Harga Mulai Rp 350 Jutaan

“Itu hanya sebagian kecil. Sedangkan biaya pekerja tidak tercover padahal aktivitas usaha kami sedang diberhentikan,” lanjutnya.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Sekjen PHRI: Situasinya Berada di Titik Kritis