Breaking News:

Karyawan Berpenghasilan Mulai Rp 20,8 Juta Berpeluang Kena Pajak Natura

Kebijakan pajak atas natura ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Editor: Choirul Arifin
Tribunnews.com/Adiatmaputra Fajar
Kantor Pajak Jenderal Sudirman, Jakarta. 

Laporan Reporter Kontan, Yusuf Imam Santoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mulai tahun depan, pemerintah akan mengenakan pajak atas fasilitas dan tunjangan non-uang atau natura. Kebijakan ini akan menyasar pada masyarakat yang mempunyai penghasilan tinggi, umumnya seperti direksi maupun pemimpin perusahaan.

Kebijakan pajak atas natura ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kendati demikian, pemerintah belum memerinci fasilitas barang yang akan dikenakan pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan kebijakan pajak atas natura yang merupakan obyek pajak penghasilan telah melalui kajian pemerintah.

Neilmaldrin menegaskan, pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan untuk natura akan ditargetkan khususnya kepada karyawan dengan posisi jabatan tinggi yang mendapat fasilitas natura dari perusahaan atau pemberi kerja. Sehingga, pengenaannya akan terbatas.

“PPh atas natura tidak difokuskan untuk penerimaan negara namun lebih kepada keadilan bagi masyarakat,” kata Neilmaldrin kepada Kontan.co.id, Senin (22/11/2021).

Baca juga: Mulai Tahun Depan, Karyawan Berpenghasilan Mulai Rp 20,8 Juta Kemungkinan Kena Pajak atas Fasilitas

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyusun ambang batas tertentu dalam pengenaan pajak natura.

Sri Mulyani hanya memberikan kisi-kisi bahwa pemerintah akan memajaki fasilitas barang yang tergolong mewah. Tidak termasuk barang-barang seperti laptop dan handphone.

Baca juga: Sri Mulyani Ingatkan Wajib Pajak Lebih Awal Ikut Tax Amnesty, Ini Alasannya

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan kemungkinan besar pajak natura akan dikenakan kepada wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) yang dalam UU HPP dibandrol tarif 25%, 30%, dan 35%. \

Tentu dengan catatan, karyawan tersebut menerima fasilitas dari perusahaan.

Baca juga: Soal Pajak Fasilitas Pegawai di Kantor, Menkeu: Laptop dan Handphone Tidak Kena

Halaman
123
Sumber: Kontan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved