Breaking News:

BLBI

Pemerintah Tetapkan Status Penggunaan Aset Eks BLBI Senilai Rp146,5 M Kepada 7 Kementerian/Lembaga

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Rionald Silaban

Penulis: Gita Irawan
zoom-inlihat foto Pemerintah Tetapkan Status Penggunaan Aset Eks BLBI Senilai Rp146,5 M Kepada 7 Kementerian/Lembaga
Tangkapan Layar: Kanal Youtube Ministry of Finance Republic of Indonesia
Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara eks BLBI oleh Sekretaris Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan perwakilan Kemeterian/Lembaga pada Kamis (25/11/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN) menetapkan status penggunaan (PSP) aset berupa tanah dan properti eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seluas 323.315 m² senilai Rp146,5 miliar yang telah didapatkan oleh Satgas BLBI kepada tujuh Kementerian dan Lembaga.

Tujuh kementerian dan lembaga tersebut di antaranya BNN, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penetapan Status Penggunaan (PSP) aset eks BLBI tersebut secara resmi dilakukan melalui Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang disiarkan di kanal Youtube Ministry of Finance Republic of Indonesia pada Kamis (25/11/2021).

Para pejabat yang menandatangani berita acara tersebut yakni Seketaris Jenderal Kekayaan Negara Heru Pambudi, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Agama Subarja, Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto, Sekretaris Utama BNN I Wayan Sukawinaya, Aslog Kapolri Raden Prabowo Irjen Pol Argo Yuwono, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsda TNI Yusuf Jauhari, dan Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tito Setyawan.

Adapun rincian aset berupa tanah dan properti tersebut antara lain:

1 bidang tanah di Kota Bandung dengan luas 1.263 m² kepada BNN yang akan digunakan untuk gedung kantor.

1 bidang tanah di Kota Bandar Lampung dengan luas 482 m² kepada BNN yang akan digunakan untuk gedung kantor.

Baca juga: Satgas BLBI Hibahkan Aset Senilai Rp 492 Miliar kepada Delapan Instansi

Tanah dan bangunan di Kota Batam dengan luas 483 m² kepada Kementerian Keuangan yang akan digunakan sebagai rumah negara atau mess pegawai pada Kementerian Keuangan.

Tanah dan bangunan di Kota Semarang dengan luas 1.790 m² kepada Kementerian Keuangan yang akan digunakan untuk gedung kantor.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved