Larangan Ekspor Batubara

PLN Kini Rombak Kontrak Beli Batubara dan Berlakukan Sistem Monitoring Digital

PLN kini mengembangkan aplikasi pemantauan batubara yang dimilikinya saat ini, yaitu batubara online menjadi super sistem digital.

Tribunnews.com/Yanuar Riezqi Yovanda
Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT PLN (Persero) menyiapkan langkah khusus menjaga ketahanan batubara agar krisis energi primer pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tidak terulang kembali.

Salah satunya dengan mengembangkan aplikasi pemantauan batubara yang dimilikinya saat ini, yaitu batubara online menjadi super sistem digital.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, sistem monitoring digital ini mampu memberikan peringatan dini terkait ketersediaan batubara yang sudah mendekati level tertentu, sistem antrean loading batubara, bahkan sampai pemantauan data pemasok dalam mengirimkan batu bara sesuai komitmen kontraktualnya secara realtime.

Sistem monitoring ini juga terintegrasi dengan sistem di Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

"Sistem ini memberikan alarm ke pusat apabila stok batu bara sudah menipis. Sistem ini juga mendeteksi dengan jangka waktu H-10 dari deadline kebutuhan," ujar Darmawan dalam keterangannya, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Ekspor Batubara Dibuka, PLN Klaim Kondisi Pasokan Listrik Cukup Layani Pelanggan

Menurutnya, sistem ini juga memastikan ketersediaan kapal pengangkut, di mana monitoring dilakukan secara real time melihat kapal bergerak dan memantau hingga waktu bongkar muat di pembangkit.

Baca juga: Aturan Larangan Ekspor Batubara Cuma Bertahan 10 Hari

"Sistem akan menunjukkan point to point pemasok. Sistem realtime ini langsung bisa dicek oleh PLN pusat dan Ditjen Minerba," ujarnya. 

Selain meningkatkan sistem monitoring, kata Darmawan, PLN juga merombak kontrak beli batubara dan perseroan melakukan kontrak jangka panjang dengan para penambang yang memiliki kredibilitas untuk memasok sesuai dengan kualitas dan spesifikasi, serta volume yang sesuai dengan kebutuhan PLTU.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tak Hapus DMO Batubara untuk PLN

PLN juga melakukan evaluasi kontraktual, di mana fleksibilitas-fleksibilitas yang menghadirkan ketidakpastian dalam pemenuhan pasokan batu bara akan diminimalisir.

"Mengingat operasional PLTU itu bersifat jangka panjang, maka PLN juga perlu mengamankan ketersediaan batu bara dalam jangka panjang," papar Darmawan.

PLN juga mengubah pembelian batubara dari yang sebelumnya sebagian melalui penjual menjadi pembelian langsung dari penambang. 

Skema pembelian juga didorong menjadi Cost, Insurance and Freight (CIF/beli batubara dengan harga sampai di tempat tujuan), sehingga memastikan semua sampai pada tujuan dengan lebih baik.

"Kami juga berkoordinasi dengan semua pihak untuk memastikan satu per satu volumenya terpenuhi, armada angkutnya tersedia kemudian bagaimana upaya meningkatkan kecepatan dan efektivitas bongkar muat kapal pengangkut batu bara ini di PLTU," kata Darmawan.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved