Tarif Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mulai Rp 150 Ribu, Balik Modal Terealisasi Setelah 40 Tahun
Jumlah penumpang yang bakal menggunakan jasa kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan 31.215 orang.
Penulis:
Seno Tri Sulistiyono
Editor:
Dewi Agustina
lihat foto
"Presiden berharap pada akhir 2022 sudah uji coba dinamis di Tegal luar ke Padalarang. Diharapkan ini mengurangi kemacetan," tutur Dwiyana.
Pekerja Asing
Dalam paparan yang sama di hadapan anggota komisi V DPR, Dwiyana juga menjelaskan mengenai jumlah tenaga asing dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dwiyana mengatakan proyek tersebut menggunakan tenaga asing karena tingkat kesulitan yang tinggi.
Namun kini jumlah tenaga asing yang dipekerjakan sudah berangsur berkurang.
Saat ini rasio tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal yang tadinya 1:4 menjadi 1:7.
Terdiri dari tenaga kerja asing sebanyak 2.010 orang dan tenaga kerja lokal sebanyak 13.477 orang, sehingga total pekerja 15.487 orang.
Penurunan penggunaan TKA tersebut menurut Dwiyana merupakan imbas dari transfer teknologi dan pengetahuan yang telah berlangsung.
Baca juga: Terowongan Proyek Kereta Cepat Dikabarkan Longsor, Ini Penjelasan PT KCIC
"Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa mengurangi porsi tenaga asing, dimana perbandingannya 1:7," kata Dwiyana.
Dwiyana juga mengakui pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami sejumlah kendala.
Kendala pertama adalah masalah pendanaan. Ia mengatakan PT Wijaya Karya (Persero) atau Wika sebagai pemimpin konsorsium belum bisa menyetor modal penuh.
Perubahan komposisi pemegang saham pun berubah.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) ditunjuk sebagai pemimpin konsorsium menggantikan WIKA dan pada 31 Desember 2021 baru melakukan setoran modal kepada KCIC.
Anggaran pembangunan kereta cepat juga membengkak, dari sebelumnya sekitar Rp 85 triliun menjadi Rp 113,9 triliun.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), A Bakri H M mempertanyakan biaya modal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut.
Dia berharap pembiayaan KCIC tidak membengkak lagi sampai kereta cepat ini beroperasi secara komersial.
"Jangan ada nambah (investasi) lagi. Dulu kata kunci pemerintah adalah enggak pakai APBN. Kalau sudah pakai APBN, berarti kita membohongi masyarakat," katanya.(Tribun Network/sen/wly)
