Kedelai Mahal, Perajin Tempe Tahu Mogok, Pemerintah Disarankan Barter Kedelai dengan Batubara
Amin Ak mengatakan, solusi jangka pendek menangani krisis kedelai bisa melalui cara barter antara komoditas kedelai dengan batubara
Penulis:
Seno Tri Sulistiyono
Editor:
Sanusi
lihat foto
"Sehingga pasokan kedelai diperkirakan cukup untuk dua bulan ke depan," ujar Oke dalam konferensi pers virtual, Jumat (11/2/2022).
Menurut Oke, untuk menjamin stok barang aman, pihaknya telah meminta kepada importir untuk tetap menjaga ketersediaan kedelai walaupun harga tinggi.
YLKI: Kesalahan Pemerintah karena Menggantungkan pada Impor
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah tidak mencari kambing hitam atas persoalan harga kedelai yang terus meningkat.
Pemerintah menyatakan harga kedelai naik karena ada masalah di negara importir. Contohnya, negara China yang membutuhkan kedelai dalam jumlah besar lantaran 5 miliar ekor babi baru diberi makan kedelai.
"Secara empirik itu hal yang bisa dimengerti. Tapi dari sisi kebijakan publik itu tidak relevan bahkan mau mencari kambing hitam saja," ujar Ketua YLKI Tulus Abadi saat dihubungi, Senin (21/2/2022).
Tulus berpandangan, yang menjadi persoalan saat ini adalah masih dominannya ketergantungan impor Indonesia kepada kedelai. Termasuk ketergantungan terhadap Amerika Serikat, yang saat ini tengah dilanda cuaca buruk.
Baca juga: Perajin Tahu-Tempe Menjerit, PPP Desak Pemerintah Kendalikan Harga Kedelai
"Ini kesalahan pemerintah karena menggantungkan impor pada negara tertentu. Dan tidak ada upaya untuk memasok dengan kedelai lokal. Selama tujuh tahun (Presiden) Jokowi belum ada upaya untuk memangkas ketergantungkan kedelai dan apalagi daulat kedelai," kata Tulus.
Saat ini, produsen tahu dan tempe mogok produksi mulai 21 hingga 23 Februari. Disebabkan, harga bahan baku tempe dan tahu mencapai Rp12.000 per kilogram. Padahal, harga kedelai impor sebelumnya hanya Rp 9.500 sampai Rp10.000 per kg.
"Kalau tidak ada upaya memasok kedelai lokal untuk kebutuhan dalam negeri, maka risikonya kita akan terancam dengan harga yang mahal, yang sangat merugikan publik," imbuh Tulus.
