Kisruh Kedelai Mahal, Pemerintah Bisa Panggil Importir Agar Bikin Kontrak Jangka Panjang
Pemerintah disarankan memanggil para imporitr kedelai untuk menekan produsen membuat kontrak jangka panjang.
Editor:
Choirul Arifin
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah disarankan memanggil para imporitr kedelai untuk menekan produsen membuat kontrak jangka panjang.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menerangkan hal tersebut dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kedelai.
"Apa yang bisa dilakukan, sekarang panggil semua importir kedelai untuk menekan produsen menjadi kontrak jangka panjang. untuk mau kontrak jangka panjang sehingga stabilitas harga kedelai bisa berlanjut," ujar Bhima saat dihubungi Selasa (22/2/2022).
Bhima menjelaskan, dengan adanya kontrak jangka panjang bisa meminimalisir terjadinya fluktuasi dari harga bahan baku kedelai. Sementara, untuk menghindari para perajin tempe dan tahu mogok, bisa diberikan subsidi.
Baca juga: Gara-gara Kedelai Mahal, Yuti Haryanto Tunda Resepsi Pernikahan
"Perajin tempe jangan sampai mogok. Cari jalan ke luar, kasih subsidi karena tahu tempe alternatif protein yang paling terjangkau oleh lapisan menengah ke bawah," imbuh Bhima.
Baca juga: Celios: Sikap Enteng Pemerintah Buat Harga Minyak Goreng dan Kedelai Melambung
Bhima juga meminta pemerintah menaruh perhatian serius terhadap komoditi kedelai ini agar jangan sampai terjadi penimbunan, manipulasi importir, khususnya jelang ramadhan dan lebaran.
Lalu, kondisi bisa diperparah jika fluktuasi nilai tukar rupiah termasuk tapering off di negara maju bisa membuat biaya impor meningkat signifikan.
"Sekarang rupiah stabil mahal, apalagi terjadi depresiasi nilai tukar rupiah, harga kedelai akan melonjak signifikan. Jadi stabilitas nilai tukar rupiah sangat menentukan stabilitas harga kedelai impor," kata Bhima.
