Para Pedagang Mengaku Tak Sanggup Lagi Menanggung Kerugian akibat Melambungnya HPP Daging Sapi
Tak hanya pedagang yang melakukan aksi mogok tapi tempat pemotongan hewan milik perorangan melakukan hal serupa untuk mempromosikan mahalnya harga.
Editor:
Dewi Agustina
lihat foto
"Dengan isu mogok, masyarakat jadi tahu bukan pedagang yang menaikkan harga tapi dari peternak dan RPH itu sudah mahal, di RPH itu harga Rp 106 per kilo," kata Asmawi.
Jika harga di RPH sudah Rp 106 per kilo gram, ditambah harga pokok produksi (HPP) maka harga sampai di konsumen paling rendah Rp 130 per kilo gram.
"Itu sudah tipis keuntungan pedagang, tapi masyarakat jadi tahu harga ini bukan pedagang yang menaikkan, mereka datang ke pasar sudah siap dengan harga sekarang," tuturnya.
Selain itu, Asmawi menyebut munculnya isu mogok pastinya disikapi oleh pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerintahkan jajarannya mengendalikan harga daging sapi.
Sekretaris Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) DKI Jakarta Mufti Bangkit Sanjaya pun berharap pemerintah memberikan subsidi.
Pasalnya, para pedagang sudah tidak sanggup lagi menanggung kerugian akibat melambungnya harga pokok penjualan (HPP).
"Semoga harga daging dapat disubsidi oleh pemerintah seperti komoditi pangan lainnya agar masalah tuntas tidak terulang tiap tahunnya tanpa ada solusi konkret dan tepat juga solutif untuk para pedagang dan tentunya masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Sejumlah Warung Bakso di Tangsel Tutup Sementara Karena Pedagang Daging Sapi Mogok Jualan
Pemberian subsidi ini pun dinilainya sebagai langkah konkret dalam mengatasi masalah kenaikan harga daging ini.
Sebab, harga daging sapi segar di Jakarta terlalu tinggi, sementara daya beli masyarakat masih tergolong rendah.
Menurutnya, kemampuan maksimal dalam membeli daging sapi hanya berkisar di harga Rp 120 ribu.
Hal ini pun menjadi ironi lantaran para pedagang mendapat daging sapi segar di angka Rp 130 ribu.
Kondisi ini pun membuat pedagang berada di posisi yang tidak menguntungkan lantaran harga daging sudah di atas daya beli masyarakat.
"Tentunya kami rugi, dilematika kalau harus melihat breakdown modal para pedagang dan biaya operasional lainnya," ujarnya.
Untuk itu, ia menilai pemberian subsidi ini merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi ini.
"Harapannya para stakeholder baik dari para importir dan maupun instansi terkait tidak melahirkan solusi yang keputusannya hanya bertujuan kompromis dengan menahan gejolak sesaat saja," tuturnya.
