Ekonom Nilai Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Ganggu Pasokan Pertalite

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenaikan harga BBM RON 92 Pertamax menjadi sebesar Rp 12.500 per liter oleh Pertamina berpotensi mendorong migrasi konsumsi ke Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengungkapkan, kenaikan harga Pertamax berpotensi membuat masyarakat kelas menengah beralih ke Pertalite.

"Migrasi ini bisa akibatkan gangguan pada pasokan Pertalite yang berujung kelangkaan di SPBU," kata Bhima kepada Kontan, Minggu (3/4/2022).

Baca juga: Pasca Harga Pertamax Naik, Erick Thohir Pastikan Stok BBM Pertalite Cukup: Tidak perlu Ribut-ribut

Bhima menilai pemerintah pun belum siap untuk menambah alokasi subsidi pada Pertalite jika lonjakan konsumsi terjadi.

Menurutnya, kenaikan harga Pertamax sejatinya masih bisa ditahan. Apalagi, saat penurunan harga minyak pada medio 2020 lalu, Pertamina tak menurunkan harga jual Pertamax. "Pertamina bahkan membukukan keuntungan sebesar Rp 15,3 triliun pada periode yang sama," ujar Bhima.

Selain itu, menurutnya jika Pertamina merasakan arus kas kian tertekan maka ada opsi lain yang bisa ditempuh. Salah satunya dengan menagih pembayaran kompensasi atau piutang ke pemerintah. "Pemerintah tengah mendapatkan windfall kenaikan penerimaan negara dari ekspor komoditas khususnya batubara dan sawit, " jelas Bhima.

Dengan strategi ini maka daya beli masyarakat dapat tetap terjaga dan pemulihan ekonomi dapat lebih solid.

Adapun, desakan agar pemerintah segera melunasi utang ke Pertamina turut disuarakan Komisi VII DPR RI.

Baca juga: Luhut Beri Sinyal Kenaikan Harga Pertalite hingga LPG 3 Kg, Warga: Kasihan Rakyat Kecil

"Komisi VII mendesak pemerintah agar kompensasi kepada Pertamina yang bernilai Rp 100 triliun segera dibayarkan guna mencegah krisis likuiditas Pertamina yang dapat mengganggu pengadaan dan penyaluran BBM nasional," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno tatkala membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, BPH Migas dan PT Pertamina, Selasa (29/3).

Sumber: Kontan