Pengamat: Indonesia Bisa Perkuat Ketahanan Energi Sebelum Masuki Dekarbonisasi Penuh

Ringkasan Berita:

• Banyak negara saat ini saling berlomba mengamankan kebutuhan energinya masing-masing di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
• Dalam peta transisi energi Indonesia, di periode 2025–2030 perlu fokus pada stabilisasi dan penguatan ketahanan energi nasional sebelum menuju dekarbonisasi penuh.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebutuhan energi nasional saat ini terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Pemerintah dan pelaku industri energi diminta mempercepat pemanfaatan potensi sumber daya energi Indonesia yang cukup besar.

Harapannya, melalui upaya tersebut kebutuhan energi nasional tidak lagi bergantung pada impor.

“Aspek yang akan menjadikan pasokan energi kita stabil adalah memanfaatkan kekayaan milik kita sendiri. Dengan kita bisa memanfaatkannya, kita tidak akan terdampak dengan yang namanya krisis geopolitik seperti sekarang,” kata pakar transisi energi, Retno Gumilang Dewi di acara diskusi bertema Peningkatan Ketahanan dan Transisi Energi Nasional Melalui Transformasi Strategis Pertamina di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Baca juga: Pasokan Batubara ke PLTU Tergerus, Listrik Nasional Terancam Padam?

Retno menjelaskan dinamika global saat ini menunjukkan bahwa isu energi tidak lagi sekadar persoalan pasokan, tetapi juga persoalan geopolitik. Konsekuensinya, kata dia, setiap negara saat ini saling berlomba mengamankan kebutuhan energinya masing-masing di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

“Agar aman dari dampak geopolitik tersebut, Indonesia harus lebih mandiri dalam mengelola potensi energi dalam negeri,” ujarnya.

Retno menjabarkan peta jalan transisi energi Indonesia untuk periode 2025–2060. Tahap pertama, kata dia, berlangsung pada 2025–2030 dengan fokus pada stabilisasi dan penguatan ketahanan energi nasional sebelum memasuki dekarbonisasi penuh.

Pada fase ini, pemerintah harus mendorong diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas domestik, co-firing biomassa di PLTU, implementasi biodiesel B40 menuju B50, pengembangan bioetanol, hingga percepatan energi baru terbarukan.

Tahap kedua, lanjut Retno, berlangsung pada 2030–2040. Fase ini difokuskan pada percepatan pengembangan energi bersih melalui pemanfaatan energi surya, hidro, dan panas bumi, serta penguatan elektrifikasi sektor transportasi dan industri.

Selanjutnya, tahap ketiga pada 2040–2060 berfokus pada dekarbonisasi mendalam menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Tahap ini dilakukan melalui pengurangan bertahap penggunaan batu bara dan pengembangan energi baru seperti hidrogen, amonia, nuklir, hingga teknologi CCS/CCUS.

Baca juga: PLTU Ketapang Perkuat Pengawasan K3 Usai Insiden di Area Kerja

Dimulai Bertahap

Retno yang juga Senior Fellow SC UPER menampilkan proyeksi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat hingga 2060. Konsumsi energi final, kata dia, diproyeksikan tumbuh 2,2 persen hingga 2,6 persen per tahun, dengan sektor industri dan transportasi menjadi konsumen energi terbesar.

Sementara itu, penyediaan energi primer diperkirakan tumbuh 2,5 persen hingga 2,9 persen per tahun melalui optimalisasi sumber daya energi domestik dan teknologi rendah karbon.

Meski demikian, Retno menegaskan transisi energi Indonesia tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, energi fosil masih akan memainkan peran penting dalam menjaga keamanan pasokan energi nasional selama masa transisi berlangsung.

“Kalau perpindahan energi dilakukan secara mendadak, dampaknya akan sangat besar terhadap ekonomi dan masyarakat. Karena itu, transisi energi Indonesia harus dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan ketahanan energi,” kata Retno.