Lebaran 2022
Jelang Lebaran, 40 Perusahaan di Jakarta Dilaporkan Belum Bayar THR Karyawan
Tri Yuni Wanto mengatakan, pihaknya menerima sebanyak 40 laporan perusahaan yang bermasalah terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya untuk karyawan
Editor:
Muhammad Zulfikar
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Seksi Pengawas Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat, Tri Yuni Wanto mengatakan, pihaknya menerima sebanyak 40 laporan perusahaan yang bermasalah terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk karyawan.
"Kita terima sekitar 40 laporan sejak Minggu lalu," kata Tri Yuni Wanto saat dihubungi di Jakarta pada Selasa (26/4/2022).
Aduan itu diketahui pihaknya melalui posko pengaduan di https://poskothr.kemnaker.go.id.
Baca juga: Seorang Karyawan Swasta di Makassar Dipecat Karena Bertanya Mengenai THR ke Pimpinan
Tri sudah memberikan surat imbauan kepada puluhan perusahaan tersebut agar membayar THR karyawan.
Bila nantinya diketahui ada beberapa perusahaan yang tidak bisa membayar penuh THR karyawannya, maka pihaknya akan menggelar mediasi.
Namun, bila perusahaan tetap tidak membayar THR untuk karyawannya maka pihaknya akan memberikan surat pemeriksaan terhadap perusahaan itu.
"Kita akan buatkan nota pemeriksaan mungkin bisa ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administrasi," pungkasnya.
Sampai saat ini, lanjut Tri, penanganan 40 perusahaan itu masih ditangani pihaknya.
THR Tak Boleh Dicicil
Pemerintah menegaskan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk tidak mencicil Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2022
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengharuskan pengusaha membayarkan THR maksimal 7 hari sebelum lebaran atau sekitar tanggal 25 April 2022 jika Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 2 Mei 2022.
Namun perlu diingat, THR juga dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 21 seperti gaji bulanan.
"THR termasuk pendapatan pekerja/buruh sekaligus objek Pajak Penghasilan (PPh 21) khususnya bagi wajib pajak orang pribadi.
Pemotongan PPh atas gaji, THR, dan bonus untuk setiap pekerja tidak sama," demikian bunyi pengumuman Kemenaker seperti dikutip dari akun instagram resminya, Jumat (15/4/2022).
"Di samping bergantung pada objek pajak yang dikenakan, pemotongan PPh 21 juga dipengaruhi oleh kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)," kata pengumuman tersebut.
Baca juga: Ribuan Tenaga Honorer di Pemkab Lumajang Jawa Timur Tidak Dapat THR
