Baru Sehari Dilantik, Mendag Zulkifli Hasan Langsung Blusukan, Shock Harga Bahan Pokok Naik Semua
Zulkifli Hasan mengaku terkejut mendapat keluhan dari para pedagang dan pembeli saat melakukan kunjungan kerja ke Pasar Cibubur
"Background saya yang pengalamannya panjang, pernah juga menteri, pernah juga pimpinan MPR, saya insyaallah dengan bersama-sama teman-teman bisa cepat menyelesaikan terutama minyak goreng, ketersediaannya ada, harga terjangkau. Kalau berlama-lama kan kasihan rakyatnya. Itu saya kira prioritas," ujarnya.
Zulkifli menyampaikan, dirinya akan segera mempelajari secara detail kendala yang dihadapi dalam penyediaan minyak goreng tersebut.
"Mau belajar, tetapi belajar cepat," ujarnya.
Mendag pun menyampaikan bahwa dirinya akan bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ketersediaan minyak goreng di tanah air.
"Kita akan bersama-sama nanti agar masalah minyak goreng yang lama ini bisa kita selesaikan dengan cepat dan segera," pungkasnya.
Lutfi Disebut Punya Banyak Catatan Merah Selama Jabat Mendag, Diantaranya Masalah Minyak Goreng
Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu (15/6/2022) mencopot Muhammad Lutfi dari kursi Menteri Perdagangan RI.
Kepastian ini terjadi setelah Presiden mengumumkan adanya reshuffle kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta.
Sejalan dengan pemberhentian jabatan Muhammad Lutfi, Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan, resmi menjadi Menteri Perdagangan yang baru.
Pengamat Ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira justru tak kaget dengan adanya perubahan nama pejabat Menteri Perdagangan.
Pasalnya, menurut catatan Bhima, Lutfi memiliki sejumlah rapor merah selama menjabat di kursi tersebut.
“Pertama, tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng dan (dia) tunduk pada kekuatan perusahaan yang kendalikan pasar meski sudah bereksperimen dengan aneka kebijakan,” ucap Bhima kepada Tribunnews, Rabu (15/6/2022).
“Pelarangan ekspor CPO juga tidak efektif bahkan berujung pada jatuhnya harga tandan buah segar (TBS) di level petani,” sambungnya.
Kedua, lanjut Bhima, pengawasan di internal Kementerian Perdagangan dinilai lemah.
Hal tersebut tercermin dari tertangkapnya pejabat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan terkait izin ekspor CPO.