Resesi Dunia

DPR Ingatkan Menkeu Sri Mulyani Agar Jangan Remehkan Ancaman Resesi Ekonomi

Rasio utang Indonesia saat ini 38 persen terhadap PDB, namun kurs rupiah menunjukkan tren melemah dan berisiko memicu naiknya rasio utang dan resesi.

Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr
Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak meremehkan ancaman resesi ekonomi pada saat ini. 

"Meski struktur dan fundamental ekonomi Indonesia dikatakan jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang terjadi di Sri Lanka, namun bukan berarti bebas ancaman resesi," kata Kamrussamad, Sabtu (16/7/2022). 

Dia menyebut, krisis Sri Lanka dipicu salah satunya oleh besarnya utang yang dimiliki, di mana rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 117 persen.

"Sementara rasio utang Indonesia saat ini 38 persen terhadap PDB. Meski demikian, di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, rasio ini bisa meningkat," ucapnya. 

Menurutnya, IMF memprediksi ekonomi global dapat makin suram dan survei Bloomberg memasukan Indonesia ke dalam 15 negara di dunia yang terancam resesi. 

Baca juga: Tanggapan Sri Mulyani soal Indonesia Berpotensi Resesi, Minta Tetap Waspada

"Survei Bloomberg, menempatkan Indonesia negara terancam resesi bersama Sri Lanka, New Zealand, Korea Selatan, Jepang, China, Hongkong, Australia, Taiwan, Pakistan, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia, lalu India," kata politikus Gerindra itu. 

"Indikator ekonomi Indonesia saat ini memang lebih baik. Tapi trajectory nya mirip dengan lintasan negara-negara yang mengalami resesi," sambungnya. 

Baca juga: Indonesia Berpotensi Resesi, Apa Dampaknya? Ini Tanggapan Menkeu

Lebih lanjut Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang positif tidak jadi jaminan, sebab pada 1996 pertumbuhan ekonomi sangat tinggi yakni sekitar 8 persen lebih tetapi pertengahan 1997 terjadi krisis.

"Saat ini, cadangan devisa kita sudah berkurang sekitar 12 miliar dolar AS sejak September 2021 dan terus berkurang dalam 4 bulan terakhir ini. Apalagi ditambah trend capital outflow akibat kenaikan suku bunga The Fed," ujarnya. 

"Belum lagi tren harga komoditas mulai menurun sekarang. Ini berpotensi  mempercepat krisis valuta," tambah Kamrussamad.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved