INACA: Kenaikan Biaya Tambahan Dari Tarif Batas Atas Merupakan Usulan Maskapai

“Pemerintah kok mengimbau, harusnya ada langkah kongkret dengan melakukan besaran tarif batas atas sesuai dengan harapan masyarakat. Imbauan Kemenhub ini cenderung pro maskapai dibanding masyarakat,” kata Wasekjen Partai Demokrat itu kepada Tribun, Senin (8/8/2022).

Irwan menuturkan, penyampaian imbauan ini justru membuat masyarakat khawatir operator atau maskapai berdalih kuat untuk memberlakukan tarif sesuai dengan adanya kenaikan bahan bakar avtur atau hal lainnya.

“Ini saya kira negara, kembali memberlakukan adanya mekanisme harga pasar yang cenderung tidak melindungi warganya, sekiranya Kemenhub dapat menghadirkan negara kepada warganya,” ucap dia.

Baca juga: Tetapkan Besaran Surcharge, Kemenhub Minta Maskapai Jual Tiket Pesawat Terjangkau

Di sisi lain, lanjutnya, pasca pandemi ini serta pelonggaran syarat perjalanan membuat lonjakan arus penumpang.

Namun demikian, kondisinya saat ini banyak maskapai yant sebagian pesawatnya ditarik oleh lessor sehingga supply dan demand lebih banyak demand nya.

Hal itu ditandai jumlah penumpang banyak, jumlah pesawat sedikit, sehingga sering terjadi penumpukan dan delay pesawat terjadi di sejumlah bandara.

“Ini sebetulnya masalah yang perlu dicari, bukan malah berkutit pada tarif,” tuturnya.

Irwan menekankan regulator atau pemerintah dituntut untuk wajib menghadirkan penerbangan aman, nyaman dan keselamatan.

Permasalahan kurangnya pesawat dan banyaknya penumpang (supply & demand) yang dicarikan solusinya bukan terus menaikkan harga, agar faktor aman, nyaman dan keselamatan ini terwujudkan,” imbuhnya.

Karena itu, regulator semestinya tetap tegas pada tarif batas atas, pun operator dapat membatasi untuk menaikkan tarif maskapai.