Menteri Airlangga Bandingkan Harga Keekonomian BBM Dengan yang Dijual SPBU Pertamina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah sedang mengkaji kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.

Meski kuota untuk energi subsidi ini telah menipis, harga Pertalite dan solar masih ditahan tidak naik.

Padahal, harga minyak dunia telah melambung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan harga keekonomian sejumlah bahan bakar minyak (BBM) PT Pertamina (Persero) masih lebih tinggi dari harga yang dijual di SPBU.

Ia mencontohkan, dua jenis BBM yang harganya masih lebih rendah dari nilai keekonomiannya ialah Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92).

Saat ini kata Airlangga, harga keekonomian Pertalite sudah mencapai Rp 13.150 per liter. Sementara di SPBU, Pertalite masih dijual Rp 7.650 per liter.

Baca juga: DPR Tak Mau Tambah Subsidi BBM dan Gas, Harga Pertalite dan Gas 3 Kg Bakal Naik?

Akibatnya, selisih harga harus ditanggung pemerintah lewat skema subsidi.

"(Sementara) Harga keekonomian Pertamax Rp 15.150 per liter, namun kita masih memberikan harga eceran Rp 12.500 per liter," ujar dia dalam konferensi pers, Selasa (16/8/2022).

Lebih lanjut Airlangga mengklaim, harga bensin di Indonesia saat ini masih lebih rendah dibanding sejumlah negara Asia Tenggara lainnya. 

Berdasarkan data yang Ia miliki, di Thailand rata-rata harga BBM dipatok Rp 19.500, Vietnam Rp 16.645 per liter, dan Filipina Rp 21.352.

"Kita relatif di bawah negara ASEAN lain," kata Airlangga dikutip Kompas.com.

Tingginya harga komoditas energi memang diakui pemerintah sebagai salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini.

Oleh karenanya, pemerintah menganggarkan subsidi energi yang nilainya mencapai Rp 502,4 triliun pada tahun 2022.

Subsisi capai Rp 502 triliun

Dalam Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Joko Widodo mengatakan anggaran subsisi energi mencapai Rp 502 triliun pada 2022.

"Sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp 106 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi elpiji, dan subsidi listrik (subdidi energi) sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini," ujarnya.

Dia melanjutkan, anggaran besar untuk subsidi energi diberikan pemerintah agar harga energi di dalam negeri tetap terjangkau masyarakat di tengah kenaikan harga energi global.

Baca juga: Dibandingkan Naikkan Harga Pertalite Rp10.000, Pemerintah Disarankan Perketat Pengawasan BBM Subsidi

Pada saat bersamaan, pemerintah juga berupaya menjaga harga energi agar inflasi dapat ditekan di kisaran 4,9 persen.

"Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7 persen dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen," ucap Jokowi.

Terancam Jebol

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan adanya potensi anggaran subsidi energi jebol, atau lebih dari pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2022.

Sri Mulyani mengatakan, pada tahun ini pagu anggaran subsidi energi yang terdiri dari BBM, elpiji, dan listrik mencapai Rp 502,4 triliun.

"Kami melihat dengan volume yang cukup besar, ini (anggaran subsidi energi) bisa mungkin terlewati," ujar dia dalam konferensi pers, Selasa (16/8/2022).

Sebagaimana diketahui, belanja subsidi energi mengalami peningkatan signifikan pada tahun ini, seiring dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia.

Asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2022 telah diubah menjadi 100 dollar AS per barrel, dari semula hanya 63 dollar AS per barrel.

Tingginya subsidi komoditas energi juga menjadi salah satu alasan utama proyeksi anggaran belanja pada tahun ini membengkak, menjadi Rp 3.169,1 triliun.

Baca juga: Harga Pertalite Jauh Dari Harga Keekonomian, Pengamat Sebut Penyesuaian Harga Bisa Dipertimbangkan

Padahal, tanpa adanya lonjakan subsidi energi, target belanja negara sebenarnya hanya mencapai Rp 2.714,1 triliun.

Pengkajian Kenaikan Harga Pertalite

Pemerintah sedang melakukan pengkajian penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yaitu pertalite.

Penyesuaian harga pertalite dibutuhkan agar keuangan negara tidak kebobolan mengingat kuota subsidi migas telah menipis, sementara harga minyak dunia dan gas saat ini telah naik tinggi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui sedang mengkaji penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Di sisi lain, soal Revisi Perpres No 191 Tahun 2014 juga terus dijalankan dan diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu dekat.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan, penyesuaian harga Pertalite saat ini sedang dalam kajian.

“Ini (penyesuaian harga) juga termasuk dalam kajian yang sedang dilakukan, nanti akan dilihat dan dievaluasi sama-sama, harga minyak mentah nggak turun-turun ya,” ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin (15/8/2022).

Selain mengkaji mengenai penyesuaian harga BBM Subsidi, Arifin juga mengakui bahwa pihaknya sedang merampungkan revisi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 191 Tahun 2014 untuk pembatasan pembeli BBM subsidi dan diharapkan selesai pada Agustus 2022.

“Mudah-mudahan setelah 17 Agustus. Ya dalam bulan ini lah, dalam waktu dekat harus bisa kita selesaikan,” jelasnya.

Dirjen Migas, Tutuka Ariadji menambahkan, perihal penambahan kuota BBM Subsidi saat ini pembahasan terus berjalan bersama dengan tim dan menteri terkait.

“Jika melihat dari kebutuhannya, tentu ini kan meningkat, sekarang tinggal menyikapinya bagaimana,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, perihal kebutuhan Pertalite dan Solar perlu benar-benar diperhatikan karena masyarakat sangat memerlukan. “Kita terus lihat dari waktu ke waktu, pada saatnya kita akan menyampaikan,” kata Tutuka.

Baca juga: Cegah Kuota BBM Subsidi Jebol, Ekonom Usul Selisih Harga Pertamax dan Pertalite Maksimal Rp 1.500

Tutuka memberikan gambaran, bahwa kajian yang masih dilakukan lebih jauh adalah soal kondisi Marketing Operation Region (MOR) khususnya dilihat lebih jauh mana MOR yang kritis dan mana yang belum.

Asal tahu saja, secara nasional MOR terbagi atas 8 bagian yang mewakili sejumlah wilayah di Indonesia.

Adapun soal revisi peraturan pembatasan pembeli BBM Subsidi, saat ini pihak Kementerian ESDM masih mengkaji dan melihat situasi terkini lantaran banyak faktor yang harus dipertimbangkan.

“Saat ini belum bisa saya sampaikan sesuatu yang konkret karena masih belum selesai,” ujarnya.

DPR Enggan Tambah Anggaran Subsidi

Sementara DPR menegaskan tidak akan menambah anggaran untuk subsidi energi lagi, padahal anggaran tersebut sudah semakin tipis.

Dengan demikian, solusi yang ada saat ini adalah dengan menyesuaikan subsidi BBM yang telah ada saat ini.

“Bagi saya tidak ada penambahan anggaran (anggaran subsidi energi), kalau terus seperti ini, tidak punya pijakan, maka yang terbaik adalah secara gradual pemerintah melebarkan, menaikkan, atau menyesuaikan subsidi BBM kita,” tutur Ketua BanggarDPR Said Abdullah kepada awak media saat ditemui di Gedung Parlemen DPR RI, Selasa (16/8/2022).

Tidak hanya BBM, menurutnya anggaran untuk subsidi LPG 3 kg pun tidak akan ditambah.

Hal ini lantaran, penerima subsidi LPG 3 kg tersebut paling tidak tepat sasaran.

Ia mencatat sasarannya hanya 22 persen saja masyarakat yang seharusnya merasakan.

Lebih lanjut, untuk menjaga daya beli masyarakat ketika memang pemerintah menaikkan harga Pertalite, Said menyarankan agar sejumlah bantuan seperti perlindungan sosial dan bantuan sosial gencar di kucurkan ke masyarakat.

“Untuk menjaga daya beli masyarakat, artinya perlinsos harus dipertebal, langsung tepat sasaran kepada masyarakat penerima,” jelasnya.

Bagi Banggar, lanjut Said, melakukan penyesuaian harga BBM adalah pilihan yang tepat ketimbang pemerintah menambah anggaran subsidi lagi yang jelas-jelas realisasinya tidak tepat sasaran. (Kompas.com/Tribunnews.com)