BBM Bersubsidi
Soal Isu Kenaikan Pertalite Jadi Rp 10.000 Per Liter, Ahok: Bisa Tanya ke Dirut Pertamina
Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, soal isu naiknya harga BBM bersubsidi sebaiknya ditanyakan langsung ke Direktur Utama Pertamina
Penulis:
Dennis Destryawan
Editor:
Muhammad Zulfikar
lihat foto
Artinya, ucap Rofik, bantalan anggaran yang telah disediakan sudah sesuai dalam menampung fluktuasi harga minyak dunia.
Baca juga: Isu Naiknya Harga BBM Bersubsidi Mencuat, Jokowi Buka Suara hingga Buruh Ancam Mogok Kerja
"Buat apa menyediakan dana bantalan ini kalau pada akhirnya harga BBM naik juga. Masyarakat tidak bisa mencerna logika berpikir seperti ini. Lagi-lagi mereka merasa dikorbankan dan dikalahkan kepentingannya," ucap Rofik dalam keterangannya, Selasa (23/8/2022).
Rofik menilai, banyak alokasi anggaran yang ditujukan untuk proyek-proyek infrastruktur transportasi yang jauh dari mensejahterakan rakyat, namun nilai investasinya sangat besar seperti bandara, pelabuhan, dan kereta cepat.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, misalnya, yang saat ini tertunda, anggarannya membengkak dan membutuhkan bantuan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Biaya pembangunannya diperkirakan membengkak sebesar 1,1-1,9 miliar dolar AS dari perhitungan awal.
"Ini berbeda dengan janji presiden yang mengatakan tidak akan menggunakan uang rakyat sepeserpun. Belum lagi jelas segmen masyarakat mana yang menjadi penerima manfaatnya karena ongkos tiketnya diperkirakan sebesar Rp400 ribu sekali jalan, proyek kereta cepat ini sudah akan membebani APBN," imbuh Rofik.
Menurut data PT Kereta Cepat Indonesia China, progres per Juli 2022 ini sudah mencapai 84 persen. Belum jelas kepastian proyek kereta cepat ini ke depan bila tanpa bantuan anggaran dari APBN.
Baca juga: Isu Harga Pertalite Naik, Jokowi: Hitung Betul Sebelum Diputuskan
Alokasi subsidi dalam APBN ini lebih dirasakan pemerintah sebagai beban. Padahal, subsidi ini yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Rofik menambahkan, rencana pemerintah tersebut akan berdampak signifikan terhadap indeks harga konsumen (IHK), yang pada akhirnya akan mengganggu roda perekonomian nasional.
"Dengan naiknya harga BBM subsidi, laju inflasi Tanah Air akan melonjak tinggi," tuturnya.
Kenaikan harga itu juga berpotensi menggerus daya beli rumah tangga, sebab BBM merupakan salah satu komoditas primer masyarakat. Dimana pada akhirnya akan mengganggu perekonomian nasional.
