Cegah Kenaikan Harga Pertalite, Pemerintah Butuh Tambahan Subsidi Hampir Rp 200 Triliun, DPR Setuju?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan jebolnya kuota BBM bersubsidi.

Pasalnya, konsumsi BBM Pertalite hingga Juli 2022 sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL) setara dengan 73,04 persen dari total kuota ditetapkan sebesar 23 juta KL, sehingga hanya tersisa 6,2 KL.

Kalau upaya pembatasan konsumsi Pertalite tidak berhasil, kuota BBM bersubsidi pasti jebol paling lama pada akhir Oktober 2022. Tidak bisa dihindari Pemerintah akan dihadapkan pada dilema yang sulit.

Baca juga: Setuju Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, Asal Harga Pantas dengan Kondisi Ekonomi Saat Ini

Jika menambah kuota BBM subsidi, beban APBN untuk subsidi bisa semakin membengkak hingga melebihi Rp 600 triliun.

Jika tidak menambah kuota BBM subsidi, maka kelangkaan akan terjadi di berbagai SPBU, yang berpotensi menyulut keresahan sosial.

Lalu berapakah anggaran yang dibutuhkan untuk mencegah kenaikan harga Pertalite?

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran subsidi BBM sekira Rp 198 triliun jika Pertalite dan Solar tak dinaikkan.

Ia mengatakan, alokasi penetapan anggaran subsidi dan kompensasi untuk sektor energi dalam APBN 2022 sebesar Rp 502 triliun.

Menurutnya, jika nantinya ada kebutuhan lebih terhadap subsidi BBM, maka harus ada keputusan persetujuan DPR. 

"Kalau dana ya dari APBN, alokasi sesuai Perpres yang sudah di-approve DPR Rp 502 triliun. Kalau melebihi, harus ada keputusan tahun ini atau tahun depan," ujarnya usai rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Rabu (24/8/2022).

Baca juga: Isu Harga Pertalite Naik Jadi Rp 10.000, Pertamina: Masih Sesuai Pemerintah Rp 7.650 per Liter

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan, bahwa kalau ada pembengkakan anggaran subsidi bisa saja dilanjutkan tahun depan jika tidak ada penambahan anggaran. 

"Mekanisme yang ada ya itu, kalau ada tagihan membengkak meluncur pada 2023 dan bebani APBN 2023," katanya.

Jokowi Buka Suara

Presiden Jokowi menjelaskan terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan solar.

Menurut Jokowi, keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi harus dilakukan secara hati-hati.

"Ini menyangkut, ini menyangkut hajat hidup orang banyak jadi semuanya harus diputuskan secara hati hati," kata Presiden di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Mengenai rencana kenaikan harga BBM tersebut, Jokowi meminta menterinya melakukan kalkulasi terlebih dahulu.

Jangan sampai kenaikan BBM justru menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi.

"Kalkulasi dampaknya. Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangganya, kemudian nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi. Kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi," kata Presiden.

Baca juga: Harga Pertalite Hari Ini di SPBU, Diisukan Naik Rp 10 Ribu hingga Respons Jokowi-Ahok

Oleh karena itu Presiden memerintahkan jajaranya untuk menghitung secara matang sebelum memutuskan menaikkan harga BBM.

"Semuanya saya suruh menghitung betul, menghitung betul, sebelum diputuskan," kata Jokowi.

DPR Minta Pembelian Pertalite Dibatasi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melaksanakan program pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Hal itu menyusul terjadinya kelangkaan BBM Pertalite di sejumlah daerah.

“Agar tidak semakin memberatkan APBN tapi juga tetap bisa digapai masyarakat menengah ke bawah, pembatasan pembelian BBM bersubsidi bisa menjadi solusi yang baik,” tutur kata Puan di Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Menurut Puan, harus ada contingency plan atau rencana cadangan menghadapi penyaluran BBM bersubsidi.

Contingency plan, lanjutnya, perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan.

Baca juga: Harga BBM Pertalite Diisukan Akan Naik, Jokowi Berikan Tanggapan

“DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan (rencana cadangan, red) saat kuota Pertalite benar-benar kritis,” ucap mantan Menko PMK itu.

Puan menyatakan, Negara tidak boleh membiarkan masyarakat kelas menengah ke bawah terpaksa merogoh kantong lebih akibat kesulitan mendapatkan BBM.

Banggar Pastikan Tak Ada Tambahan Subsidi

Badan Anggaran (Banggar) DPR menyatakan tidak akan menambah anggaran subsidi energi, yang kondisinya saat ini sudah makin menipis.

Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, jika anggaran subsidi tidak ditambah, maka solusinya adalah dengan melebarkan, menaikkan, atau menyesuaikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada.

“Bagi saya tidak ada penambahan anggaran (anggaran subsidi energi), kalau terus seperti ini, tidak punya pijakan, maka yang terbaik adalah secara gradual pemerintah melebarkan, menaikkan, atau menyesuaikan subsidi BBM kita,” tutur Said kepada awak media saat ditemui di Gedung Parlemen DPR RI, Selasa (16/8/2022).

Baca juga: Wakil Ketua MPR Syarief Hasan: Naiknya Harga Pertalite Semakin Mencekik Daya Beli Rakyat

Tidak hanya BBM, menurutnya anggaran untuk subsidi LPG 3 kg pun tidak akan ditambah. Hal ini lantaran, penerima subsidi LPG 3 kg tersebut paling tidak tepat sasaran. Ia mencatat sasarannya hanya 22 persen saja masyarakat yang seharusnya merasakan.

Lebih lanjut, untuk menjaga daya beli masyarakat ketika memang pemerintah menaikkan harga Pertalite, Said menyarankan agar sejumlah bantuan seperti perlindungan sosial dan bantuan sosial gencar di kucurkan ke masyarakat.

“Untuk menjaga daya beli masyarakat, artinya perlinsos harus dipertebal, langsung tepat sasaran kepada masyarakat penerima,” jelasnya.

Bagi Banggar, lanjut Said, melakukan penyesuaian harga BBM adalah pilihan yang tepat ketimbang pemerintah menambah anggaran subsidi lagi yang jelas-jelas realisasinya tidak tepat sasaran.