BBM Bersubsidi
Tegas Tolak Kenaikan Harga BBM, Partai Buruh dan KSPI akan Gelar Aksi Demo pada Selasa Pekan Depan
Presiden Partai Buruh Said Iqbal dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya menolak adanya kenaikan harga BBM subsidi karena memberatkan kalangan pekerja.
Penulis:
Faryyanida Putwiliani
Editor:
Wahyu Gilang Putranto
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan harga BMM subsidi pada hari ini Sabtu (3/9/2022), mulai pukul 14.30 WIB.
Kenaikan BBM subsidi ini pun diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konferensi pers virtual di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Diketahui jenis BBM subsidi yang mengalami kenaikan harga adalah Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.
Lalu ada BBM jenis Solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter dan adanya penyesuaian harga pada BBM nonsubsidi.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya menolak adanya kenaikan harga BBM.
Bahkan Iqbal menyebut pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi pada Selasa (6/9/2022) pekan depan.
Baca juga: Harga BBM Naik, SPBU di Kawasan Gunung Sahari Sempat Ditutup Sementara
“Sikap KSPI dan Partai Buruh tetap menolak kenaikan harga BBM. Kami akan tetap aksi 6 September,” dilansir Wartakotalive.com, Sabtu (3/9/2022).
Sebelumnya Iqbal juga sudah mengatakan jika Partai Buruh dan beberapa elemen serikat pekerja akan menggelar unjuk rasa, jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM subsidi.
Pasalnya menurut Iqbal, kenaikan harga BBM ini akan sangat memberatkan kalangan pekerja.
Terlebih dalam situasi upah pekerja yang tidak naik secara signifikan dan menyebabkan tutunnya daya beli masyarakat.
Baca juga: Pastikan Stok BBM Aman, Dirut Pertamina Pantau Langsung Lewat Command Center
Iqbal menyebut saat ini daya beli masyarakat sudah turun sebanyak 30 persen.
Jika BBM subsidi dinaikkan, maka daya beli masyarakat akan kembali turun, bahkan bisa sampai 50 persen.
“Khususnya buruh pabrik yang selama tiga tahun tidak naik, sudah menyebabkan daya beli turun 30 persen. Kalau BBM naik, bisa-bisa daya beli mereka turun hingga 50 persen," ungkapnya.
Baca juga: Harga BBM Naik, Presiden Partai Buruh: Pemerintah Cari Untung di Tengah Kesulitan Rakyat
Alasan Jokowi Naikkan Harga BBM
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan kenaikan harga BBM subsisdi mulai hari ini, Sabtu (3/9/2022).
Jokowi mengaku selama ini pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia dan harga BBM dalam negeri tetap terjangkau.
Yakni dengan cara memberikan subsidi BBM yang berasal dari dana APBN.
"Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM (Bahan Bakar Minyak) di dalam negeri tetap terjangkau, dengan memberikan subsidi dari APBN," kata Jokowi dalam tayangan konferensi pers virtual di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).
Baca juga: Pengamat: Penyesuaian Harga BBM Momentum Alihkan Anggaran APBN dan Maksimalkan Energi Terbarukan
Namun, faktanya anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat, dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus.
Tak hanya itu, sebanyak 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi.
Padahal, menurut Jokowi, pemberian subsidi BBM ini seharusnya ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu.
Oleh karena itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM ke bantuan yang lebih tepat sasaran.
Baca juga: Pertalite Naik! Inilah Harga Terbaru BBM Pertamina di Seluruh Wilayah Indonesia
"Tetapi, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat, dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus. Dan lagi, lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi."
"Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit."
"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga, harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," ungkap Jokowi.
Subsidi BBM akan Dialihkan Jadi BLT, BSU, dan Bantuan Bagi Angkutan Umum, Ojol, Nelayan
Baca juga: Kenaikan Harga BBM, Harga-harga Komoditas di Pasar Kebon Kembang Bogor Mengalami Penyesuaian
Jokowi menuturkan, pengalihan subsidi BBM akan ditujukan pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu.
Yakni sebesar Rp150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan.
Kemudian, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang diberikan sebesar Rp600 ribu.
Selanjutnya Jokowi juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dua persen Dana Transfer Umum sebesar Rp2,17 triliun, untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan.
Baca juga: Pernyataan Lengkap Presiden Jokowi Mengenai Kenaikan Harga BBM
Terakhir, Jokowi menegaskan pemerintah akan berkomitmen dalam penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat tersebut.
Agar nantinya dapat digunakan dengan tepat sasaran dan bisa lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu.
"Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu," pungkas Jokowi.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)(Wartakota/Mario Christian Sumampow)
