BBM Bersubsidi

Pengamat Ekonomi Sebut Pembatasan BBM Bersubsidi Harus Dilakukan Untuk Selamatkan APBN

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai pembatasan penyaluran BBM bersubsidi harus dilakukan.

Tribunnews/JEPRIMA
Aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa dan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) di Patung Kuda, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Senin (5/9/2022). Massa mahasiswa berhasil menjebol kawat berduri yang dipasang polisi untuk menyekat aksi menuju Istana Negara. Pantauan Tribunnews.com dilapangan mereka juga sempat membakar ban dalam aksi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai pembatasan penyaluran BBM bersubsidi harus dilakukan.

Dia mengatakan kebijakan itu guna menyelamatkan APBN.

"Pembatasan penyaluran BBM Subsidi itu yang harusnya lebih dulu. Karena jika tidak maka beban APBN tetap akan tinggi. Apalagi gap harga antara Pertamax dan Pertalite masih besar," ujar Faisal dalam keterangannya, Selasa (6/9/2022).

Faisal menuturkan gap antara harga jual antara Pertamax dan Pertalite sanggat tinggi sebelum ada kenaikan.

Tak heran, masyarakat memilih menggunakan pertalite dan membuat stok cepat habis.

Baca juga: Manajemen Gojek Beri Sinyal Tarif Ojol Bakal Naik Imbas Penyesuaian Harga BBM

Setelah ada kenaikan, gap antara dua jenis BBM itu semakin mengecil.

"Potensi shiftingnya tetap ada. Mengingat saat itu yang membuat masyarakat berbondong Pertalite karena salah satunya dipicu dari kenaikan harga Pertamax," ujar Faisal.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pemerintah tetap akan melakukan pembatasan konsumsi BBM Subsidi.

Meski kenaikan harga jual sudah dilakukan, namun tanpa pembatasan maka porsi beban subsidi di APBN tetap akan tinggi.

"Prinsip dari subsidi ini kan harusnya ke masyarakat yang berhak. Kita tetap berusaha untuk subsidi tepat sasaran," ujar Suahasil secara daring.

Suahasil menjelaskan sampai saat ini BBM subsidi masih dijual bebas. Meski ada kenaikan harga, namun tetap ada gap harga yang masih menjadi tanggungan APBN.

Maka, opsi untuk melakukan pembatasan tetap akan dilakukan pemerintah.

"Kita berusaha lebih tepat sasaran, misalnya ya mobil bagus jangan dong beli Pertalite. Kalau kendaraan umum, kendaraan kecil masih boleh. Ini akan diatur lebih lanjut," ujar Suahasil.

Aturan UMR harus direvisi

Halaman
12
  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved