Kamis, 21 Agustus 2025

Bulog Serap Beras Petani di Maret, Pengamat Desak Pemerintah Segera Tetapkan HPP

Khudori mendesak kepada Pemerintah agar segera memutuskan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras.

TRIBUN JATENG/PUTHUT DWI PUTRANTO
Buruh tani memasukkan gabah yang telah dikeringkan ke dalam sak di tempat penggilingan padi, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (07/01/2015) sore. TRIBUN JATENG / PUTHUT DWI PUTRANTO 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mendesak kepada Pemerintah agar segera memutuskan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras.

Ia berujar Pemerintah harus segera memutuskan HPP agar Bulog memiliki acuan dalam melakukan pembelian kelak ketika panen raya tiba pada Maret 2023 mendatang.

"Yang ditunggu saat ini adalah HPP gabah dan beras sebagai acuan Bulog melakukan pembelian yang belum juga ditetapkan. Ini mesti segera diputuskan," katanya ketika dihubungi Tribunnews, Minggu (15/1/2023).

Mengenai jumlah HPP ideal, Khudori menyerahkan sepenuhnya ke Badan Pangan Nasional dan para ahli.

"Biarlah Badan Pangan dan para ahli yang terlibat yang menentukan tingkat HPP gabah dan beras," ujarnya.

Menurut dia, hal yang penting adalah HPP tersebut harus menguntungkan petani. Keuntungan yang diterima petani setidaknya bisa mencapai 30 persen.

"Yang paling penting, berapapun nilai HPP itu seharusnya memberikan keuntungan yang menarik buat petani. Setidaknya keuntungan 25-30 persen. Itu diadopsi dalam HPP," kata Khudori.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, panen raya tahun ini disebut bakal surplus.

Untuk itu, Badan Pangan Nasional berjanji memaksimalkan produksi beras untuk cadangan dalam negeri.

"Jadi strategi kami sampaikan, bahwa puncak panen kita surplus Maret, April, Mei. Kita akan maksimalkan penyerapan bulan itu sebesar 70 persen. Itu strategi kita," kata dia.

Baca juga: Jelang Panen Raya, Pemerintah Diminta Mampu Tingkatkan HPP Gabah yang Untungkan Petani

Pemenuhan cadangan beras itu akan dilakukan penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras atau gabah produksi dalam negeri.

"Kita juga bahas Bapannas, penyesuaian HPP, supaya biasa maksimal menyerap, akan ada penyesuaian HPP," ujarnya.

Arief mengatakan, harga gabah saat ini menunjukan angka yang mahal.

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat Petani Rp 4.200 per kilogram.

Baca juga: Petani Optimis Produksi Gabah Kering Giling Bakal Meningkat Tiap Tahun

Halaman
12
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan