Kementerian PUPR: Sektor Properti Tahan Banting, Kebal Pengaruh Pandemi dan Resesi

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan sektor properti tak akan terkena dampak dari resesi global.

Pasalnya minat terhadap perumahan terus meningkat sekalipun pada tahun 2020 Indonesia diterpa pandemi Corona.

Hal ini disampaikan Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan Fitrah Nur Kementerian PUPR dalam webinar yang diselenggarakan Akurat.co bertajuk 'Pasar Properti Tetap Berjaya di Tahun Resesi' pada Selasa (28/2/2023).

"Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 5 persen dan kalau dilihat sektor properti kondisi yang paling berat pun di masa pandemi masih bertumbuh positif," kata Fitrah.

Menurutnya, industri properti menjadi salah sektor yang paling tahan banting dalam situasi dan kondisi apapun. Terlebih generasi muda saat ini sebagian sudah melek investasi properti serta menjadikannya sebagai kebutuhan primer.

Baca juga: Rumah-rumah Mewah & Properti Milik Rafael Alun di Jogja dan Manado, Mobilnya pun Gonta-ganti

"Tentu hal ini memperlihatkan bahwa apapun kondisinya perumahan itu perlu. Apalagi sekarang definisi perumahan bukan lagi konvensional," terangnya.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut program rumah subsidi jadi salah satu wujud dari keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat golongan ekonomi rendah untuk bisa memiliki rumah layak huni.

"Rumah bersubsidi dengan bantuan keuangan yang sangat luar biasa, tingkat suku bunga yang rendah, memberikan kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak," kata Misbakhun.

Ia mengatakan, lewat program rumah subsidi yang digalakkan pemerintah melalui Kementerian PUPR menghilangkan istilah rumah sangat sederhana (RSS) untuk masyarakat Indonesia. Lewat program tersebut juga para pengusaha properti terbantu dalam pengembangan tempat tinggal layak huni.

"Ini program yang sangat signifikan mengangkat banyak masyarakat pada situasi standar baru kepemilikan rumah. Terobosan PUPR yang menurut saya luar biasa programnya memberikan standar baru," lanjutnya.

Adapun, dalam rangka mendorong pemulihan sektor properti imbas pandemi covid-19, Bank Indonesia (BI) juga mengeluarkan kebijakan relaksasi antara lain kelonggaran LTV/FTV, kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM), kebijakan insentif makroprudensial dan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK).

Direktur Direktur Kepala Grup Korporasi dan Rumah Tangga BI, Evie Sylviani mengatakan kelonggaran LTV/FTV jadi salah satu kebijakan yang bisa disesuaikan dengan kondisi makro ekonomi. BI pun telah memperpanjang kebijakan ini hingga 31 Desember 2023.

"Kebijakan ini berupa melonggarkan rasio menjadi paling tinggi 100 persen untuk semua jenis properti bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF di bawah 5 persen," kata Evie.

Kepala Divisi Non Subsidized Mortgage Division BTN, M Yud Penta menyampaikan beragamnya tanggapan pasar terkait kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Sejumlah pihak masih ada yang menganggap resesi masih berlangsung hingga saat ini, dan beberapa mengatakan resesi sudah berakhir.