Pemda Didesak Realisasikan Serapan APBD di Awal Tahun untuk Kendalikan Inflasi Daerah
Kemendagri mendorong pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD untuk mengendalikan inflasi di wilayahnya.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mendorong pemerintah daerah mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan dan pengendalian inflasi.
"Sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri, tim kami setiap minggu turun ke daerah untuk melakukan monev dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting," ujar Fatoni dikutip Minggu (26/3/2023).
Fatoni menyebut percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting.
Dia menekankan penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, dan penanganan stunting juga perlu menjadi prioritas daerah.
"Kami sejak awal tahun turun ke daerah, termasuk dengan tim teknis juga dari Kementerian/Lembaga lain, di antaranya Kementerian Keuangan, dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)," imbuh Fatoni.
Fatoni menekankan, untuk mendorong percepatan realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan belanja di awal tahun agar seluruh program prioritas pemerintah daerah bisa berjalan sejak awal tahun.
Selain itu, dengan percepatan realisasi belanja APBD, uang beredar di masyarakat, ekonomi berkembang, daya beli masyarakat meningkat, dan pembangunan dapat berlangsung dengan cepat.
"Sehingga masyarakat dapat merasakan perbaikan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, dan merasakan kehadiran pemerintah dan kehadiran negara," kata Fatoni.
Baca juga: Kenaikan Inflasi dan Suku Bunga Bikin Masyarakat Tunda Pembelian Properti
Sementara itu, untuk pengendalian inflasi di daerah, Fatoni mengimbau agar daerah menjaga pasokan dan harga bahan makanan.
Fatoni menambahkan daerah juga diminta ikut mengendalikan pasar, dan tidak ragu menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Inflasi harus dijadikan fokus utama, sama halnya ketika menangani Covid-19.
Baca juga: Pemprov NTT Imbau Warga Jalan Kaki Demi Tekan Inflasi
"Penanganan inflasi harus diberlakukan sama ketika kita menangani Covid 19, dengan keseriusan tersebut, inflasi dapat kita kendalikan," ucap Fatoni.
Lonjakan Harga Beras Guncang Jepang, Inflasi Ancam Kekuasaan PM Ishiba |
![]() |
---|
LPEM UI Sarankan Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga 5,25 Persen, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Mensos dan Menko PM Sepakat Reformasi Akreditasi Panti Asuhan |
![]() |
---|
Ini Penyebab Nilai Tukar Rupiah Mengalami Penguatan, Berikut Faktornya |
![]() |
---|
Kemenko PM Satukan Pesantren dan BUMDes, Genjot Model Ekonomi Baru Tekan Kemiskinan Ekstrem |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.