Jadi Penyumbang Polusi, PLTU Batubara Bakal Disuntik Mati Tapi Indonesia Butuh Duit Rp1.500 Triliun

Ia mengatakan, pemerintah kini tengah mengidentifikasi PLTU mana saja yang akan dipensiunkan.

Dalam diskusi di lingkup pemerintah, ia membeberkan sedang dibahas mengenai besaran biaya pensiun dini PLTU tersebut, yang nantinya akan berimbas pada neraca keuangan PLN.

"Jika batu bara ini dipensiunkan, maka menjadi aset terdampar (stranded asset) yang akan menjadi neraca, kemudian memiliki ekuitas yang perlu diisi lagi dengan energi terbarukan, yang membutuhkan Capex," kata Ani, sapaan akrabnya, dalam acara Indonesia Sustainability Forum 2023 Gala Dinner, Kamis (7/9/2023) malam.

Ia kemudian mencontohkan rencana mempensiunkan PLTU Cirebon-1 yang memiliki daya sebesar 660 Megawatt.

Dalam tujuh tahun, pembangkit tersebut ditaksir bisa mengurangi 4,4 juta Gigawatt ton Co2. Dana yang dibutuhkan sebesar 330 juta dolar AS.

"Contohnya mempensiunkan PLTU Cirebon-1. Kita harus memadukan antara ekuitas dan juga pinjaman. Ketika tingkat suku bunga meningkat, siapa yang akan membayarnya?" ujar Ani.

Baca juga: Meski PLTU Dekat Jakarta Dipadamkan, Polusi Udara Ibu Kota Masih Berstatus Buruk

Meski dilanda kesulitan, ia mengatakan pemerintah RI sekarang sedang mendorong adanya kemajuan baru dalam melakukan dekarbonisasi.

"Setidaknya kemajuan di mana setiap orang dapat melihat lebih detail," pungkas Ani.

Penyumbang Polusi

Akhir pekan ini, saat banyak masyarakat Jabodetabek libur dan kendaraan bermotor yang beroperasi di jalanan berkurang, kualitas udara justru rendah.

Menurut situs IQAir.com, indeks kualitas udara wilayah Jakarta sebesar 168 (tidak sehat) dan konsentrasi Particulate Matter (PM) 2.5 mencapai 19,3 kali nilai panduan kualitas udara tahunan dari World Health Organization (WHO).

Ini merupakan data kualitas udara di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang dan Depok) pada Sabtu (2/9/2023) hingga pukul 11.00 WIB.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan kualitas udara di hari Sabtu menunjukkan bahwa level emisi di udara ambien tetap tinggi pada saat jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi lebih sedikit.

"Hal ini menandakan perlunya dikaji lebih dalam apakah kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar polusi udara. Diperkirakan ada faktor lain di luar transportasi yang menyebabkan kualitas udara di akhir pekan cukup buruk, sama dengan di hari kerja," tutur Febri di Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pencemaran udara terbesar berasal dari kendaraan yakni 44 persen, kemudian 34 persen Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), lalu dari rumah tangga dan sumber lainnya.

Febri menyampaikan, untuk mendukung pengendalian emisi gas buang di sektor industri, sesuai arahan Presiden dalam Ratas dan Rakor yang melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah melakukan identifikasi terkait permasalahan ini serta mengambil beberapa langkah.