Kementerian PUPR Dorong Digitalisasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Demi Infrastruktur Berkualitas

Tahapan pelaksanaan tender/seleksi dini dimulai pada bulan Oktober sampai dengan Februari.

Dimulai dengan proses pemaketan, penyiapan readiness criteria dan dokumen persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan tender, dan diakhiri dengan tanda tangan kontrak.

Rachman menyampaikan perlu adanya perlindungan hukum bagi insan PBJ dalam melakukan proses pelaksanaan PBJ, diperlukan adanya terobosan bagi perlindungan hukum, terutama bagi para pelaksana pengadaan barang/jasa, terutama pokja-pokja pemilihan.

"Kami juga berharap proses transformasi digital PBJ yang sudah berjalan dengan baik dan diterapkan di Kementerian PUPR ini dapat terus diakselerasi oleh LKPP dan bahkan dapat diduplikasi di semua Kementerian/Lembaga/Pemda,” tutupnya.