Soal Bantuan Pangan, Bapanas: Orang Lapar Beneran Malah Dikaitkan Politik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan tambahan impor sebanyak 1 juta ton yang akan masuk pertengahan Januari tahun depan untuk bantuan pangan, tidak terkait dengan politik.

"Orang lapar beneran malah dikaitkan politis," tegas Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi saat dihubungi Tribunnews, Minggu (3/12/2023).

Arief mengatakan bahwa tambahan beras impor yang akan masuk ini murni untuk menambah pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk intervensi harga beras termasuk bantuan pangan beras.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 8 Triliun untuk Bantuan Pangan Stunting Tahun Depan 

"Bantuan Pangan ini dari Negara. Kita sudah lakukan enam kali tahun ini," tutur Arief.

Arief membantah, bantuan pangan beras ini dikaitkan dengan agenda politik jelang Pemilihan Umum 2024.

Penyaluran bantuan, lanjut dia, akan dilakukan melalui Perum Bulog dan disalurkan oleh PT Pos Indonesia menggunakan data by name by address dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"Diaudit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Akan sangat baik kalau kita awasi bersama. Kita harus kerjakan dengan baik semua amanah yang diberikan," tambah Arief.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meredam kenaikan harga, salah satunya dengan memperkuat cadangan beras pemerintah dari impor. Hingga awal November 2023, realisasi impor beras mencapai 1,7 juta ton.

Menghadapi Pemilu 2024, pemerintah masih membuka peluang impor beras bagi Bulog sebesar 1,5 juta ton.

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah menyampaikan, bantuan jelang Pemilu 2024 berpotensi dipolitisasi.

"Mereka para pembuat kebijakan, membayangkan kesuksesan cara bantuan sosial ampuh untuk meraup suara," kata Trubus dihubungi Tribunnews terpisah.

Trubus menambahkan, penyaluran bantuan pangan atau bantuan sosial membuat masyarakat seolah menilai bahwa bantuan akan terus dilanjutkan ketika salah satu kandidat dipilih

"Jadi mereka berharap siapapun presidennya, tetap akan mendapatkan bantuan. Yang dibayangkan masyarakat bawah, ya seperti itu," imbuh Trubus.