Tabungan Perumahan Rakyat
4 Pernyataan Basuki Hadimuljono soal Polemik Tapera, Akui Menyesal
Berikut pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengenai polemik tabungan perumahan rakyat (Tapera).
Penulis:
Milani Resti Dilanggi
Editor:
Febri Prasetyo
"Nanti akan jelaskan juga lebih detail bahwa kredit lebih dari 300 triliun dalam pembangunan Perumahan itu."
"Kemudian subsidi selisih bunga melalui tahun 2015 sampai 2020 dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan itu (BP2BT)," papar Basuki.
2. Akui Menyesal
Basuki Hadimuljono mengaku menyesal karena program Tapera membuat masyarakat justru melancarkan protes keras.
Hal ini disampaikannya seusai rapat raker bersama DPR.
"Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul," ujarnya, Kamis.
Kini, kata Basuki, pemerintah sudah memiliki program pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat lewat Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sosok yang juga merupakan Komite BP Tapera itu mengungkapkan program ini telah menggelontorkan dana mencapai Rp105 triliun.
"Cukup diketahui, APBN sampai sekarang sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga."
"Kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun," jelas Basuki.
3. Bukan Program yang Mendesak
Ia menegaskan bahwa program Tapera bukanlah program yang mendesak.
Pada kesempatan yang sama, Basuki menjelaskan sebenarnya aturan soal Tapera sudah disusun pemerintah sejak 2016 lalu.
Dia dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani lalu melakukan uji kredibilitas dengan hasil akhir bahwa pungutan iuran untuk Tapera diundur sampai 2027.
"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust (kepercayaan)."
"Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," tutur Basuki.
Dia pun mengakui bahwa pengimplementasian Tapera ini memang harus melihat kesiapan dari masyarakat.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.