BBM Bersubsidi
DPR Tanggapi Rencana Pemerintah Batasi BBM Subsidi, Minta Dilakukan Sosialisasi Menyeluruh
Rencana kebijakan pembatasan BBM bersubsidi sudah dibahas berkali-kali di Komisi Energi DPR RI dan diusulkan kepada pemerintah.
Penulis:
Malvyandie Haryadi
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
lihat foto
Ist
Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. Rencana kebijakan pembatasan BBM bersubsidi sudah dibahas berkali-kali di Komisi Energi DPR RI dan diusulkan kepada pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (10/7/2024).
Menurutnya, wacana pembatasan BBM bersubsidi ini masih perlu dirapatkan kembali.
“Kita akan rapatkan lagi, belum (pasti diterapkan pada 17 Agustus 2024),” kata Airlangga.
Selain itu, lanjut Airlangga, Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak juga masih perlu dirapatkan.
Pembahasan masih perlu dilakukan, karena ada konsekuensi fisikal dari kebijakan pembatasan subsidi BBM.
"Belum goal, kita kan mesti rapat, dirapat koordinasi kan dulu."
"Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada," jelas Airlangga.
Berita Terkait
Berita Terkait
BBM Bersubsidi
| Bertemu Pengemudi Ojol, Menteri UMKM Maman: Ojek Online Berhak Dapat BBM Pertalite |
|---|
| Bakal Temui Ojol, Menteri UMKM Maman Klarifikasi Omongan Bahlil Soal Pembatasan BBM Pertalite |
|---|
| Diisyaratkan Tak Masuk Daftar Penerima BBM Subsidi, Pengemudi Ojek Daring Ancam Demo |
|---|
| Bahlil Larang Ojol Beli Pertalite, Beban Masyarakat Rentan Makin Berat dan Driver akan Demo Besar |
|---|
| Pemerintah Evaluasi Skema Penyaluran Subsidi BBM hingga Listrik, Berikut Opsinya |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.