Bahlil Sikapi Antrean Masyarakat Beli Elpiji 3 Kg di Pangkalan: Kami Lagi Bahas Agar Tak Antre

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sedang membahas penanganan agar tak terjadi lagi antrean di pangkalan resmi Pertamina yang menjual elpiji 3 kg.

Diketahui, usai kebijakan yang memperbolehkan hanya pangkalan yang menjual elpiji 3 kg, antrean panjang terjadi di pangkalan resmi Pertamina.

"Lagi dibahas dan diawasi agar tidak terjadi antrean yang panjang," kata Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Agar tidak terjadi antrean panjang, ia mengatakan Kementerian ESDM sedang berusaha membuat para pengecer naik statusnya menjadi pangkalan resmi Pertamina.

Baca juga: Gas Melon Langka, Tata Niaga Elpiji Harus Disiapkan Lebih Matang agar Tidak Merugikan Masyarakat

Adapun cara menjadi pangkalan resmi Pertamina, pengecer perlu memenuhi syarat yang berlaku, lalu mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Ini kan cuma status dari pengecer ke pangkalan, izin dikasih. Kalau dia enggak mau, saya justru ada pertanyaan ada apa," ujar Bahlil.

Berdasarkan pantauan di media sosial, kebijakan terbaru ini banyak menimbulkan antrean di berbagai wilayah.

Banyak warganet di media sosial X menyoroti kebijakan yang diambil Menteri ESDM.

Menurut mereka, aturan yang digaungkan Bahlil membawa masyarakat kembali ke era perubahan dari penggunaan minyak tanah ke gas elpiji.

Warganet dengan akun @bangpoerslalu menyebutkan di tengah melajunya teknologi, masyarakat Indonesia harus terjebak dalam rutinitas kuno.

"Masyarakat kembali merasakan kesulitan yang serupa dengan era 'Minyak Tanah', antrean panjang untuk mendapatkan gas Elpiji 3 Kg! Di tengah kemajuan digital, mereka justru terjebak dalam rutinitas kuno hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar: memasak untuk keluarga. @KementerianESDM," tulis @bangpoerslalu melalui X, dikutip Tribunnews.com, Senin (3/2/2025).

Selain itu, akun X @postbyref juga menuturkan masalah pengecer yang sudah tidak boleh berjualan elpiji 3 kg sudah menimbulkan kekacauan sedari semalam.

"Semalem udah pada chaos nyari elpiji. Kalo di daerah sini masih enak sih banyak agen gede, yang di daerah terpencil gimane," ungkapnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Tribunnews, puluhan lebih warga mengantre untuk membeli gas elpiji 3 kilogram (kg) di pangkalan gas di Jalan Haji Mencong, Ciledug, Tangerang, Banten, Senin (3/2/2025).

Sekira pukul 14.22 WIB, para warga hendak membeli gas elpiji 3 kg di Pangkalan Elpiji 3 Kilogram Nurman Mangkunegara.

Adapun pangkalan gas elpiji tersebut berada di sisi jalan raya. Toko tersebut berbentuk ruko dua lantai.

Di depan pintu ruko tersebut terparkir satu unit truk warna merah yang membawa ratusan tabung gas hijau bermuatan 3 kilogram.

Antrean warga tampak mengular hingga menutupi jalan kecil atau gang yang berada di samping ruko pangkalan gas. Antrean itu sudah terjadi sebelum truk tiba sekitar pukul 13.00 WIB.

Beberapa warga ada yang membawa lebih dari satu tabung gas elpiji 3 kg.

Euis (40), seorang warga yang tinggal di dekat ruko pangkalan gas elpiji tersebut mengatakan, sejak pagi dia sudah mencari gas elpiji 3 kg di warung-warung, namun hasilnya nihil.

Alhasil, ia harus menunggu truk yang membawa pasokan gas elpiji 3 kg tiba di pangkalan di dekat rumahnya.

"Ini (gas) saya buat jualan sekaligus buat di rumah. Jualan gorengan," kata Euis, yang saat ditemui sedang mengantre.

Wanita berkerudung hitam itu mengaku dia menderita dengan sistem pembelian gas elpiji 3 kg seperti yang ada saat ini.

Euis mengatakan, dia membeli gas di pangkalan ini dengan harga Rp19 ribu. Sedangkan, menurutnya, sekalipun ada warung yang masih memiliki stok gas, harganya naik menjadi Rp 25 ribu.

"Menderita. Kasian yang jualan. Ya lebih baik kayak dulu lagi," kata Euis.

Alasan Bahlil Berlakuan Kebijakan

Bahlil menjelaskan kebijakan ini diterapkan untuk mengatasi masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran dan menertibkan permainan harga yang membuat Elpiji kerap dijual lebih mahal dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan.

Ia menjelaskan bahwa seharusnya setelah disubsidi oleh pemerintah, harga Elpiji 3 kg di pangkalan resmi berkisar antara Rp 15.000 hingga Rp 18.000 per tabung.

Itu setara dengan harga per kilogram yang seharusnya antara Rp 5.000 hingga Rp 6.000.

Namun, laporan yang diterima oleh Kementerian ESDM menunjukkan adanya permainan harga.

"Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur saja," katanya

Selain itu, Bahlil juga menyebutkan bahwa ada kelompok tertentu yang membeli Elpiji dalam jumlah yang tidak wajar.

Hal itu menyebabkan harga naik dan distribusi menjadi tidak tepat sasaran.

"Ya mohon maaf tidak bermasuk curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli elpiji dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan," ujar Bahlil.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa permainan harga ini biasanya terjadi di tingkat pengecer.

Oleh karena itu, kebijakan ini bertujuan untuk menertibkan distribusi dan memastikan Elpiji 3 kg hanya bisa dibeli di pangkalan resmi, bukan di pengecer.

Terkait dengan jarak pangkalan resmi yang mungkin lebih jauh dari lokasi pembeli dibanding ke pengecer, Bahlil memahami kesulitan yang mungkin timbul.

"Sekarang saya dapat memahami. Contoh di Jakarta Timur di tempat saya tinggal. Pengecer itu biasanya cuman 100 meter saya bisa dapat elpiji di pengencer itu," tutur Bahlil.

"Sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 meter atau 1 kilo. Kadang-kadang tempatnya pun belum tahu karena di pangkalan itu. Ini yang membuat sekarang ada sedikit peralihan," lanjutnya.

Bahlil kembali meminta agar pengecer dapat meningkatkan status mereka menjadi pangkalan resmi.