Distribusi Elpiji 3 Kg
Terkait Elpiji 3 Kg, Syahganda Nainggolan: Prabowo Butuh Strategi Baru
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian ESDM agar mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 Kg.
Penulis:
Erik S
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
lihat foto
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
RELA ANTRE - Warga antre membeli gas 3 kg di Pangkalan Gas 3 Kg, Jalan Terusan Suryani, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (3/2/2025). Antrean terjadi karena ada aturan baru, pangkalan dilarang menjual gas LPG 3 kg kepada pengecer, sehingga warga membeli gas melon tersebut langsung ke pangkalan terdekat. Sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan pembelian LPG 3 kg hanya dilayani di pangkalan dan agen resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025. Sementara itu, pengecer yang tetap ingin menjual gas melon harus terdaftar sebagai pangkalan atau penyalur resmi Pertamina. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Nantinya, pengecer akan menjadi sub-pangkalan, dengan aturan agar harga elpiji 3kg tidak mahal.
"Pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.
"Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal," imbuhnya.
Diketahui, pemerintah melarang pengecer menjual elpiji 3 Kg per 1 Februari 2025. Kini elpiji 3 Kg hanya dijual melalui pangkalan.
Akibat kebijakan ini, sejumlah warga di beberapa lokasi di Jakarta mengalami antrean panjang demi mendapatkan elpiji 3 Kg di pangkalan resmi.
Berita Terkait
Berita Terkait
Distribusi Elpiji 3 Kg
| Saran KPK agar Penerima Subsidi Gas Melon Tepat Sasaran |
|---|
| DPR Minta BPH Migas Serius Awasi Distribusi Elpiji 3 Kg |
|---|
| Kelakar Bahlil saat Mic Mati di Rakernas Golkar: Begitu Panasnya Urusan LPG |
|---|
| Bahlil Lahadalia Minta Maaf dan Akui Kebijakan Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg Kurang Pas |
|---|
| Bahlil Singgung Kadernya di DPR Karena Tak Pasang Badan soal Polemik Gas Melon |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.