DPR Usulkan Solusi Kritis Hadapi Dampak Tarif Resiprokal AS: Temukan Pasar Baru atau Rugi Daya Saing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) menuai kekhawatiran luas, termasuk dari kalangan legislatif Indonesia. 

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan, kebijakan ini memicu babak baru dalam perang dagang dunia yang bisa merugikan Indonesia, yang kini dihadapkan pada tarif tambahan sebesar 32 persen untuk berbagai produk ekspor. 

Adies menilai langkah ini bisa meruntuhkan daya saing produk-produk unggulan Indonesia, mulai dari elektronik hingga produk perikanan laut.

Dengan lebih dari 180 negara terdampak, kebijakan ini berpotensi besar mengganggu industri ekspor Indonesia, yang sangat bergantung pada pasar AS.

"Apakah itu kesegeraan negosiasi dengan mitra dagang AS ataukah dukungan fasilitasi menemukan pasar pengganti AS. Hal ini diperlukan agar keberlanjutan produksi dan kapasitas produksi produsen ekspor tidak terdampak secara signifikan, termasuk mitigasi terhadap implikasi PHK karena menurunnya volume penjualan sebagai akibat kebijakan tarif AS," jelas Adies dalam keterangan tertulis kepada awak media, Senin (7/4/2025).

Selain itu, legislator Partai Golkar tersebut juga menilai Pemerintah perlu merumuskan langkah antisipatif jangka pendek untuk mencegah terjadinya spill over.

Adapun spillover yang dimaksud yakni membanjirnya produk-produk asing ke Indonesia dari negara-negara yang terdampak kebijakan tarif resiprokal AS.

"Lebih jauh lagi, kami DPR RI concern dan mendukung adanya langkah-langkah dan upaya-upaya koordinatif mitigasi risiko instabilitas keuangan yang mungkin dapat saja terjadi dalam jangka pendek ini," kata dia.

"Misalnya, perlunya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, untuk memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentimen negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal (pelemahan harga saham), pasar uang (kekeringan likuiditas dan suku bunga pasar uang antar bank), pasar valuta asing (pelemahan nilai tukar rupiah) dan pasar hutang (kenaikan Yield/Imbal hasil SBN)," sambungnya.

Baca juga: Andry Satrio Kritik Sikap Pemerintah saat Respons Kebijakan Tarif Timbal Balik Trump, Ini Alasannya 

Adies juga menilai perlu dilakukan upaya untuk tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan negara mitra dagang, termasuk AS.

Pemerintah kata dia, perlu melakukan diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS terkait dengan kebijakan tarif resiprokal.

"Kami mendukung penuh Instruksi Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih untuk menempuh langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan Deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier," kata dia.

Tak hanya itu, menurut Adies, Indonesia juga perlu terus memantau dinamika global yang sedang berlangsung. 

Pasalnya kata dia, hal itu dapat memitigasi dampak yang lebih buruk terhadap ketidakpastian atas perang dagang yang sedang dilakukan AS saat ini."Kami juga memandang perlu penyampaian narasi dan komunikasi yang terpadu, konsisten dan berkelanjutan untuk memitigasi, mengurangi ketidakpastian, meredam sentimen negatif dan menepis keraguan baik investor maupun pelaku pasar," tukas dia.