Mendag Budi Dorong Penguatan Industri Pengolahan Hadapi Tarif Impor AS 19 Persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa industri pengolahan kini menjadi tulang punggung ekspor nasional dan harus terus diperkuat sebagai respons terhadap tantangan global, termasuk kebijakan tarif impor Amerika Serikat yang mencapai 19 persen terhadap sejumlah produk Indonesia. 

“Meskipun aturan tersebut cukup berat, hal ini sekaligus mencerminkan bahwa produk Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar internasional,” ujarnya dalam kuliah umum di Universitas Pelita Harapan (UPH), Karawaci, Tangerang, Banten, Selasa(26/8/2025).

Menurutnya, pemerintah terus memperkuat strategi perdagangan melalui perundingan internasional dan pembukaan pasar baru, termasuk ke Uni Eropa, agar Indonesia tidak bergantung pada satu negara mitra.

Baca juga: Industri Otomotif Global Tertekan, Kerugian Capai 11,8 Miliar Dolar AS Akibat Tarif Impor Trump

“Tujuan utama kita bukan sekadar meningkatkan ekspor, tetapi juga menarik investasi yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Dalam paparannya, Mendag juga menyampaikan bahwa struktur ekspor Indonesia telah mengalami transformasi signifikan.

Jika 15 tahun lalu ekspor didominasi bahan mentah, kini 83 persen berasal dari industri pengolahan, disusul sektor pertambangan dan pertanian. Komoditas utama meliputi kakao olahan, kopi, teh, rempah, timah, aluminium, dan produk kimia. Negara tujuan ekspor dengan pertumbuhan tertinggi antara lain Swiss, Arab Saudi, Thailand, Bangladesh, dan Singapura.

Kinerja ekspor Indonesia pada semester I 2025 (Januari–Juni) tercatat tumbuh 7,7 persen dengan nilai mencapai US$135,41 miliar atau sekitar Rp2.220 triliun. Surplus perdagangan meningkat menjadi US$19,48 miliar (Rp319 triliun), yang menurut Mendag menjadi penopang pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kawasan ASEAN.

Selain menyoroti ekspor berskala besar, Mendag juga menekankan pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perdagangan internasional. Kementerian Perdagangan saat ini menjalankan tiga program utama: pengamanan pasar dalam negeri, perluasan akses pasar ekspor, dan peningkatan kapasitas UMKM agar mampu menembus pasar global. “Semua ini dirancang agar ekosistem ekonomi kita berjalan dengan baik,” tuturnya.

Kuliah umum tersebut merupakan bagian dari kerja sama strategis antara UPH dan Kementerian Perdagangan RI, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Rektor UPH, Jonathan L. Parapak, dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan. Penandatanganan disaksikan oleh jajaran pimpinan kedua institusi.

Jonathan L. Parapak menyebut bahwa kerja sama ini bertujuan memperkuat keterhubungan antara pendidikan tinggi dan kebijakan publik. 

“Kami melihat pentingnya mahasiswa memahami isu-isu strategis nasional secara langsung dari sumbernya, agar mereka dapat membangun perspektif yang relevan dengan tantangan dunia kerja dan masyarakat,” ujar Jonathan.

Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 500 mahasiswa dari berbagai fakultas dan menjadi bagian dari pendekatan akademik yang mengedepankan keterlibatan langsung dengan isu kebijakan perdagangan nasional.