Komisi XII DPR Ungkap Tantangan Hilirisasi Mulai Infrastruktur hingga Lemahnya Sistem Logistik  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya, menyerukan agar hilirisasi dijadikan sebagai gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa.
 
Menurutnya, hilirisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi sektoral, tetapi sebuah strategi jangka panjang untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam (SDA) dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Ini bukan semata soal industri, tapi soal arah masa depan bangsa. Hilirisasi harus menjadi gerakan nasional. Semua anak bangsa harus punya perspektif yang sama bahwa inilah jalan menuju kemandirian dan kemajuan Indonesia,” tegas Bambang, kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

Ia menegaskan, kebijakan hilirisasi telah memiliki dasar hukum kuat sejak disahkannya Undang-Undang Minerba pada 2009, yang kemudian diperkuat lewat revisi UU No. 3 Tahun 2020 dengan pelarangan ekspor bijih mineral mentah. 

Baca juga: Bauksit Jadi Kunci Hilirisasi Mineral, Pemerintah dan Pelaku Usaha Akselerasi Industri Alumina

Pemerintah juga telah membentuk Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang diketuai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Kebijakan hilirisasi ini dinilai berhasil menciptakan nilai tambah dalam negeri, membuka lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat kontrol atas kekayaan SDA Indonesia.

Saat ini, pemerintah tengah menggenjot hilirisasi pada 28 komoditas strategis yang tersebar di delapan sektor utama. 

Di antaranya, nikel yang diproyeksikan memberi kontribusi signifikan: 180 ribu lapangan kerja baru dan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) senilai 15,8 miliar dolar AS pada tahun 2030. Komoditas lain seperti kelapa sawit juga menjadi pilar penting dalam strategi hilirisasi.

Namun, ia juga mengingatkan adanya tantangan serius di lapangan yaitu terbatasnya infrastruktur, kurangnya kesiapan SDM dan teknologi, regulasi yang tumpang tindih, lemahnya sistem logistik dan kawasan industri, hingga minimnya peran UMKM akibat sulitnya akses pembiayaan. 

Selain itu, tekanan global terhadap pengurangan emisi karbon juga menuntut pengembangan industri hilir yang ramah lingkungan.

Menjawab tantangan itu, Bambang mendorong kolaborasi antarsektor dan lintas kementerian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat regulasi, serta menciptakan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi industri, dukungan terhadap pelaku usaha lokal, serta program pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja.

“Kalau kita ingin berdikari secara ekonomi dan jadi pemain global, hilirisasi harus jadi kesadaran kolektif. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tugas kita bersama sebagai bangsa,” tuturnya.