DPR Pertanyakan Tambahan Anggaran Rp145 Miliar Kementan: Digunakan untuk Apa Saja?

Ringkasan Utama

Komisi IV DPR mempertanyakan rincian tambahan anggaran Rp145 miliar untuk Kementan tahun 2026. Pemerintah menyebut alokasi itu untuk program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat.

 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mempertanyakan rincian penggunaan tambahan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp145 miliar untuk tahun anggaran 2026.

Tambahan tersebut berasal dari hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, sehingga total pagu Kementan naik menjadi Rp40,145 triliun.

“Kesimpulan rapat kita terdahulu, kita sudah mendapat penjelasan soal anggaran Rp40 triliun. Itu berdasarkan per eselon I. Pertanyaannya, dari paparan bapak tadi ada tambahan Rp145 miliar dari Banggar, mungkin bisa dijelaskan Rp145 miliar itu kemana saja?” ujar Alex dalam Rapat Kerja dengan Wakil Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono merinci bahwa tambahan anggaran dialokasikan untuk tiga kegiatan utama. Pertama, pembangunan jalan usaha tani (JUT) sebanyak 492 unit senilai Rp54,12 miliar.

“Sehingga total JUT tahun 2026 nanti akan menjadi 1.000 unit,” ujarnya.

Kedua, program yang merupakan tugas dan fungsi utama kementerian namun belum teralokasikan. Ketiga, program yang berdampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Sudaryono menekankan bahwa alokasi tambahan anggaran tersebut telah disesuaikan dengan kriteria prioritas yang ditetapkan pemerintah.

“Tambahan ini diarahkan pada kegiatan yang sejalan dengan arahan Presiden dan berdampak langsung ke masyarakat,” katanya.

Baca juga: Sosok Ribut, Guru Viral Sebut Siswa Tambah Gendut Berkat MBG, Ingin Jumpa Prabowo-Gibran

Dalam rapat tersebut, Sudaryono juga menyampaikan rincian pagu anggaran per eselon I Kementan untuk tahun 2026.

Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian memperoleh alokasi terbesar, yakni Rp15,70 triliun, mengingat peran strategisnya dalam mendukung produksi pangan nasional. Sementara itu, Sekretariat Jenderal memperoleh Rp3,76 triliun, Dirjen Tanaman Pangan Rp2,91 triliun, Dirjen Hortikultura Rp520,98 miliar, dan Dirjen Perkebunan Rp5,99 triliun.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mendapat Rp1,16 triliun, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Rp4,41 triliun, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Rp1,51 triliun, serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Rp4,06 triliun. Inspektorat Jenderal memperoleh Rp129,71 miliar.

Komisi IV DPR menyatakan akan menindaklanjuti penjelasan tersebut dalam pembahasan lanjutan, termasuk evaluasi efektivitas program yang didanai dari tambahan anggaran.