Pemerintah Diminta Jaga Keseimbangan Energi dan Pangan Jika Jalankan Program Biodiesel B50

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Rusli Habibie mendukung rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengimplementasikan program biodiesel B50 di 2026. 

Ia menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat transisi energi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hilirisasi sawit.

“Langkah menuju B50 ini harus kita dorong bersama. Ini bukan hanya soal energi terbarukan, tapi juga jalan menjaga ketahanan energi dan peningkatan nilai tambah dari sawit,” ujar Rusli dikutip Rabu (21/5/2025).

Ia menegaskan, program B50 akan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon melalui energi berbasis sumber daya dalam negeri. Namun begitu, ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan pemanfaatan sawit, agar tidak mengganggu pasokan untuk kebutuhan pangan.

“Program B50 memang sangat strategis, tapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan pasokan sawit untuk kebutuhan pangan. Jangan sampai energi naik, tapi pangan terganggu. Keseimbangan ini harus jadi perhatian utama,” tegasnya.

Dia menyebut, sektor sawit lebih inklusif dibandingkan sektor pertambangan. Karena itu, hilirisasi sawit menurutnya memiliki potensi dampak ekonomi yang lebih luas dan cepat jika dirancang dengan pendekatan partisipatif.

“Sektor sawit punya struktur pelaku yang merata—ada petani, koperasi, UMKM. Kalau pelibatan masyarakat diatur secara terencana, ini akan jadi motor percepatan pertumbuhan ekonomi rakyat,” ungkapnya.

Program B50 adalah lanjutan dari kebijakan B40 yang telah dijalankan sejak awal 2025. 

Baca juga: Perkebunan Sawit Rakyat Berperan Sukseskan Mandatori Biodiesel B50

Pemerintah menargetkan efisiensi devisa hingga USD 20 miliar per tahun melalui pengurangan impor solar. Kapasitas industri biodiesel nasional saat ini mencapai 19,6 juta kiloliter, dan diperkirakan butuh tambahan sekitar 4 juta kiloliter untuk memenuhi kebutuhan B50.