BPI Danantara Resmi Jadi Mitra Kerja Komisi VI dan XI DPR
Penetapan itu diputuskan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi ditetapkan sebagai mitra kerja baru Komisi VI dan Komisi XI DPR RI.
Penetapan itu diputuskan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.
“Memutuskan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI dalam kaitannya dengan pengelolaan operasional BUMN,” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Legislator Golkar itu menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi pada Senin (30/6/2025) lalu.
”Komisi XI DPR RI dalam kaitannya dengan pengelolaan penugasan negara dan pemberian subsidi, guna memastikan kelancaran distribusi barang atau jasa bagi masyarakat dan menjaga stabilitas harga ekonomi,” kata Adies.
Setelah membacakan isi keputusan rapat konsultasi, Adies menanyakan persetujuan dari para anggota dewan yang hadir. Forum menyatakan setuju.
Komisi VI DPR membidangi sejumlah hal yang ada kaitannya dengan perdagangan hingga perusahaan milik negara atau BUMN, sementara Komisi XI menyangkut perekonomian.
Agenda rapat paripurna hari ini meliputi penyampaian keterangan pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.
Kemudian, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026.
Selanjutnya, pendapat fraksi-fraksi atas usul Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis Tahun 2025–2029, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
| Ponpes Al Khoziny Ambruk, DPR Soroti Lemahnya Dukungan Negara terhadap Infrastruktur Pesantren |
|
|---|
| Duka Al-khoziny, Pimpinan Komisi V DPR: Komitmen Infrastruktur Negara ke Pesantren Masih Lemah |
|
|---|
| Dukung UMKM, Misbakhun Sambut Baik Penundaan Pajak Marketplace |
|
|---|
| Ribuan Anak Keracunan MBG, Legislator PDIP: Tugas Kami Memang Menggonggong |
|
|---|
| Komisi V DPR Hormati Putusan MK Soal Tapera, Dorong Alternatif Pendanaan Program 3 Juta Rumah |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/revisi-kuhap-kataaaa-adies-kadir.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.