Pendidikan GOTAG
Komisi XI DPR
Berita
Foto (5)
-
Formappi: Penunjukan Komisi XI DPR sebagai Penyalur Dana CSR BI-OJK Sarat Konflik Kepentingan
Alih-alih untuk masyarakat, dana CSR BI-OJK diduga digunakan untuk kepentingan pribadi anggota DPR. Formappi menilai awalnya bermasalah.
-
Danantara Gencar Bangun Kemitraan Global, Ini Kata Komisi XI DPR
Peran sebagai pemandu investasi sangat penting karena dapat memastikan arus modal yang masuk ke Indonesia.
-
Komisi XI DPR: Reformasi Struktural dan Peran Danantara Kunci Perkuat Ekonomi Nasional
BUMN di bawah Danantara dituntut memenuhi kaidah profesionalisme, efisiensi, dan kemampuan mengambil keputusan cepat.
-
Kelakuan 2 Anggota DPR Terungkap: Dana CSR Rp28 M Dipakai Bangun Restoran, Showroom, dan Beli Mobil
Janjinya untuk kegiatan sosial, tak tahunya dua anggota DPR ini malah pakai dana dari BI dan OJK untuk bisnis pribadi.
-
Anggota Komisi XI DPR: Peredaran Rokok Ilegal Ganggu Penerimaan Negara, Harus Ditindak!
Peredaran rokok ilegal yang terus meningkat setiap tahun membutuhkan penindakan hukum yang tegas untuk mengatasinya.
-
Kemenkeu Usul Tambah Anggaran Rp4,88 T, Demokrat Soroti Alokasi 80 Persen untuk Dukungan Manajemen
Anggota Komisi XI DPR RI Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, meminta penjelasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal tambahan anggaran.
-
Saat Menkeu Sri Mulyani Kenalkan 2 Dirjen Baru ke Komisi XI DPR yang Curi Perhatian: Mereka Happy
Sri Mulyani menyebut jajaran eselon I Kementerian Keuangan banyak mengalami perubahan komposisi yang cukup banyak.
-
Pimpinan Komisi XI DPR Soroti Efisiensi Anggaran: Malah Utangnya Nambah
Dolfie mengkritik kebijakan pemerintah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dinilai tidak efektif.
-
Ketua Komisi XI DPR Minta Perumusan Asumsi Makro Saat Susun APBN Harus Transparan
Anggota DPR mendorong pentingnya transparansi, evaluasi, dan perbaikan perumusan asumsi makro dalam penyusunan APBN
-
BPI Danantara Resmi Jadi Mitra Kerja Komisi VI dan XI DPR
Penetapan itu diputuskan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.
-
Ketua Komisi XI DPR Sebut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Ancam Sektor Padat Karya
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kekhawatiran serius di kalangan legislatif dan pelaku ekonomi nasional.
-
Deputi Gubernur BI dan Pimpinan Komisi XI DPR Kompak ke Luar Negeri, Gagal Diperiksa KPK
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiganya sama-sama tidak memenuhi panggilan penyidik karena sedang pergi keluar negeri.
-
Komisi XI DPR Sebut Kunjungan Prabowo ke Rusia Jadi Momentum Perkuat Ekonomi dan Diplomasi Bilateral
Sejumlah peluang utama yang dapat diperoleh Indonesia dari kunjungan ini, di antaranya mengenai perluasan pasar ekspor, peningkatan investasi.
-
Periksa Pejabat Sekretariat Komisi XI DPR, KPK Dalami Rapat Pembahasan Penyaluran PSBI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga pejabat Sekretariat Komisi XI DPR RI pada hari ini terkait kasus dana CSR Bank Indonesia.
-
Respons Pencabutan 4 IUP Nikel Raja Ampat, Komisi XI DPR: Ekonomi dan Ekologi Harus Seimbang
Anggota Komisi XI DPR RI, Galih D. Kartasasmita, menilai pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya
-
IUP Empat Perusahaan Tambang Dicabut, DPR Apresiasi Ketegasan Pemerintah Lindungi Raja Ampat
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, menyambut baik keputusan tegas pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP)
-
Dukung Keputusan Moratorium Tambang di Raja Ampat, Depinas SOKSI: Sangat Tepat
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendukung penuh keputusan Menteri ESDM Bahlil menghentikan IUP perusahaan tambang
-
KPK Dalami Informasi Anggota Komisi Keuangan DPR Terima Dana CSR BI
KPK menyatakan bakal mendalami informasi yang menyebut bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR kecipratan dana CSR Bank Indonesia.
-
Legislator PAN Rizki Sadig Dorong Dirjen Bea dan Cukai Baru Ubah Pendekatan Atasi Rokok Ilegal
Anggota Komisi XI DPR RI, Ahmad Rizki Sadig, menyambut baik munculnya nama Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai yang baru.
-
Sikap Resmi MUI Atas Usulan Legalisasi Kasino: Jangan Pernah Berpikir Legalkan Judi di Indonesia
Menurutnya, ada banyak opsi yang bisa diambil pemerintah untuk meningkatkan pendapatan secara sah dan bermartabat, seperti eksplorasi sumber daya alam
