Tanggapi Aksi Sopir Truk Tolak Zero ODOL, AHY: Sudah saatnya Aturan Ditegakkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi protes para sopir truk yang menolak pemberlakuan zero Over Dimension and Over Loading (ODOL) beroperasi.

Kekinian, ratusan sopir truk bahkan menggelar aksi penolakan di sejumlah titik termasuk di Kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta, pekan lalu.

Terhadap aksi tersebut, AHY mengingatkan kalau saat ini pemerintah sudah saatnya menegakkan aturan perihal dengan pelarangan truk ODOL.

"Kami imbau kepada semua pihak dengan cara yang edukatif juga kami ingin terus mensosialisasikan ini tetapi juga pada saatnya ada aturan harus ditegakkan," kata AHY saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (7/7/2025).

AHY lantas membeberkan urgensi pemerintah harus segera memberlakukan zero ODOL ke depannya. 

Banyaknya jumlah kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia kata AHY, menjadi satu dari sekian dasar penerapan zero ODOL.

Baca juga: Polisi Bubarkan Massa Demo ODOL di Jalan Medan Merdeka Selatan, Sopir Truk Ancam Bikin Macet Jakarta

"Disana sini kita mendengar kabar yang menyedihkan ketika truk-truk yang bermuatan lebih ini menyebabkan kecelakaan, mengakibatkan korban jiwa bahkan bukan hanya pengemudi tapi juga masyarakat yang tidak berdosa pengguna jalan lainnya," ucap dia.

"Dan selalu yang dituntut hanyalah si pengemudi padahal kita tahu, barangnya, pemiliknya juga harus bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecelakaan akibat ODOL," sambung AHY.

Tak hanya itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut juga menegaskan, dengan diberlakukannya Zero ODOL nantinya bakal menekan anggaran pemerintah terhadap perbaikan jalan.

Menurut dia, pemerintah selalu mengeluarkan anggaran hingga mencapai Rp40 Triliun hanya untuk keperluan perbaikan jalan.

"Kerusakan infrastruktur jalan ini signifikan setiap tahun pemerintah itu harus mengalokasikan mungkin sekitar 40 triliun rupiah untuk memperbaiki jalan-jalan rusak disana sini tidak hanya jalan-jalan tapi juga jalan-jalan di tingkat provinsi dan kabupaten-kota ini juga menjadi salah satu alasan," ucap dia.

Atas kondisi tersebut, menurut AHY, pemerintah akan tetap serius menerapkan kebijakan Zero ODOL ini meski mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak.

Bahkan kata dia, sejumlah kementerian dan institusi seperti Polri akan bersama melakukan kerja sama dan membentuk satuan tugas (satgas) zero ODOL tersebut.

"Saya mendengar teman-teman dari Kementerian Perhubungan termasuk juga Polri, Korlantas ingin bersama-sama join forces sebagai Satgas yang kokoh untuk menegakkan ini," tandas AHY.

Sebelumnya, massa aksi penolakan zero Over Dimension and Over Loading yang merupakan para sopir truk menggelar aksi di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta termasuk di Kantor Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub) dan di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.