Dasco Ungkap Wamen yang Jadi Komisaris BUMN Tak Terima Tantiem

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN tidak mendapatkan tantiem.

Menurutnya, keberadaan para wamen di posisi tersebut semata-mata untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagai perwakilan pemerintah.

"Jadi, sebelumnya memang wamen-wamen itu disampaikan bahwa mereka ditaruh tidak mendapatkan tantiem, hanya kerja untuk membantu mengawasi BUMN sebagai perwakilan dari pemerintah," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Dasco menambahkan, penempatan wamen di BUMN merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

Sebagai informasi, tantiem adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka, terutama jika perusahaan memperoleh laba. 

Pemberian tantiem biasanya didasarkan pada persentase tertentu dari laba bersih perusahaan dan diputuskan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, dirinya bakal menghapus penerapan pemberian tantiem kepada direksi atau komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kebijakan tersebut bakal dilakukan oleh Prabowo lantaran banyak perusahaan BUMN yang rugi namun Komisaris dan direksinya mendapat tantiem dengan jumlah miliaran.

"Saya hilangkan tantiem, saya pun tidak mengerti apa tantiem itu itu akal-akalan mereka saja dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem."

"Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya 40 miliar setahun," kata Prabowo dalam pidatonya di sidang tahunan membahas RAPBN 2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR Dukung Kebijakan Presiden Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN

Prabowo juga menegaskan, dirinya telah memangkas jumlah komisaris di beberapa perusahaan BUMN di Indonesia.

Kata dia, saat ini komisaris di BUMN paling banyak hanya dijabat paling banyak hanya 5 orang. Kebijakan itu diambil lantaran banyak perusahaan BUMN yang rugi namun jumlah komisarisnya banyak.

Baca juga: Prabowo Minta Direksi dan Komisaris BUMN yang Keberatan dengan Penghapusan Tantiem untuk Mundur

"Kita tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal perusahaan rugi, komisaris nya banyak banget, saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5," kata Prabowo.