Tak Ada Pembangunan Infrastruktur di Agenda Prioritas Prabowo 2026, Begini Respons Menteri PU

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespons tidak adanya sektor infrastruktur di daftar delapan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

Saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026, Prabowo mengungkap delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

Delapan agenda prioritas itu mencakup penguatan ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan.

Lalu, ada ekonomi rakyat, pertahanan, percepatan investas, dan perdagangan global.

Meski infrastruktur tidak disebutkan secara khusus, Dody menegaskan sektor tersebut tetap menjadi bagian penting, tetapi tersebar di berbagai agenda.

"Infrastruktur tetap prioritas, tapi di tempat-tempat lain," kata Dody ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2025).

Ia mencontohkan Kementerian PU ikut membangun Sekolah Rakyat yang programnya ada di Kementerian Sosial.

Sebagaimana diketahui, Kementerian PU akan membangun 100 Sekolah Rakyat yang masuk dalam pembangunan tahap II mulai September tahun ini.

Dody mengungkap kementeriannya juga berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tak hanya itu, Dody menyebut pihaknya juga ikut mendukung pembangunan irigasi yang ada di bawah komando Kementerian Pertanian.

"Kami sifatnya hanya mendukung karena memang infrastruktur itu kan (cakupannya) luas, enggak bisa dipotong separuh," ujar Dody.

Ada delapan agenda prioritas Prabowo yang disampaikannya saat pidato di Kompleks Parlemen beberapa hari lalu.

Baca juga: Industri dan Lembaga Riset Sinergi Perkuat Infrastruktur Teknologi Satelit Nasional

Pertama, penguatan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa dengan alokasi anggaran capai Rp 164,4 triliun.

Pemerintah menargetkan swasembada beras dan jagung melalui pencetakan sawah baru, penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, dukungan bibit unggul, serta modernisasi alat pertanian.