Menko AHY Sebut Dirinya Jadi Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut dirinya menjadi dewan pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Pada Senin (25/8/2025) ini, Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Badan otorita ini dibentuk untuk menangani pembangunan Giant Sea Wall atau bisa juga disebut Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.

Baca juga: Brian Yuliarto Rangkap Jabatan Usai Ditunjuk Prabowo Jadi Kepala Badan Industri Mineral

Sebelum adanya badan otorita ini, Kemenko IPK merupakan leading sector-nya.

Namun, kini dengan adanya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, AHY menyebut dirinya mengemban tugas sebagai dewan pengawas.

"Kami jadi dewan pengarahnya, saya sebagai dewan pengarahnya," kata AHY ketika ditemui di Balai Kartini, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Senin ini.

Ia menilai kehadiran badan otorita ini sebagai langkah yang tepat. AHY juga mengaku telah berkomunikasi secara intens dengan Didit.

"Saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat baik karena kami bisa lebih efektif lagi karena Kemenko Infra kan harus memiliki institusi-institusi yang juga bisa efektif bekerja di lapangan dan inilah badan otorita itu," ujar AHY.

AHY mengungkap bahwa sejak awal pembangunan Giant Sea Wall memang berada di bawah kendali Kemenko IPK.

Dengan terbentuknya Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, ia menilai Kemenko IPK kini tidak lagi berjalan sendiri.

"Justru saya bisa lebih fokus untuk menggerakkan berbagai pemangku kepentingan lainnya," ucap AHY.

Sebelumnya, AHY pernah menyebut bahwa Giant Sea Wall adalah satu dari sekian proyek yang diprioritaskan oleh Prabowo.

"Bisa dikatakan flagship program yang menjadi arahan dan prioritas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto termasuk untuk memperkuat atau memproteksi pantai utara Jawa dari Jakarta hingga Jawa Timur atau Giant Sea Wall yang terus harus dikembangkan konsep dan sebisa mungkin bisa segera dijalankan," kata dia usai rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Sebagai informasi, Giant Sea Wall akan dibangun secara bertahap membentang mulai dari Banteng hingga Jawa Timur.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap pembangunan akan dibangun bertahap dari satu kota ke yang lainnya.

Rencananya, pembangunan Giant Sea Wall akan dimulai dari Banten hingga Jawa Timur.

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyebut pembangunan ini nantinya tidak hanya Giant Sea Wall itu sendiri. Namun, akan ada infrastruktur lainnya seperti bendungan dan embung.

Rencananya ada juga jalan tol yang akan dibangun di atas Giant Sea Wall. Bisa juga berupa jalan dan kawasan permukiman yang maju.

"Mungkin nanti juga ada kawasan-kawasan permukiman yang maju. Ini konsepnya mesti kita lihat terlebih dulu nantinya. Perencanaannya dijadikan dulu, diintegrasikan dulu," ujar Diana.

Untuk pembiayaan pembangunan Giant Sea Wall, pemerintah tidak akan hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari swasta.

Menurut Diana, swasta akan menjadi mitra strategis dalam pembangunan Giant Sea Wall. Akan ada banyak peluang investasi di proyek Giant Sea Wall, salah satunya adalah tol yang dibangun di atasnya.

"Peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, pendapatan dari tol di atas tanggul laut, potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung," ujar Diana.