MUI Setuju Zulhas soal Rakyat Tak Boleh Biasa Minta Sedekah, tapi Harus Ada Peran Negara
MUI mendukung pernyataan Zulhas soal rakyat jangan diajari meminta sedekah terus. Namun, dia mengungkapkan harus ada peran negara.
Penulis:
Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor:
Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) terkait rakyat tak boleh dibiasakan untuk minta sedekah secara terus menerus lantaran bisa berujung tidak produktif.
Namun, Anwar menyinggung soal peran negara agar kebiasaan itu bisa terealisasi.
"Himbauan ini jelas sangat tepat. Tetapi untuk membuat rakyat terbiasa melakukan tindakan produktif jelas tidak mudah. Peran negara dalam hal ini tentu sangat diperlukan," katanya dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Selasa (12/8/2025).
Anwar mengungkapkan agar pernyataan Zulhas tercapai maka negara perlu berperan dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia melalui peningkatan mutu pendidikan.
Selain itu, diperlukan pula adanya pelatihan dan layanan kesehatan yang baik demi mencetak tenaga kerja yang terampil dan sehat.
Dia menilai realita untuk saat ini, pemerintah belum serius dalam mencapai hal tersebut.
"Tetapi pertanyaannya sudah sejauhmana pemerintah berserius-serius dalam melakukan hal ini karena pada kenyataannya dunia pendidikan kita tampak lebih banyak melahirkan lulusan pencari lapangan kerja ketimbang lapangan kerja."
"Belum lama berselang, kita ketahui bagaimana mengenaskannya sebuah perusahaan hanya membutuhkan 20 orang insinyur untuk mereka pekerjakan tetapi yang melamar 23 ribu orang," ujarnya.
Baca juga: Sosok Ketua MUI Cholil Nafis, Rekening Yayasannya Diblokir, PPATK: Bukan Kami, tapi Bank
Di sisi lain, Anwar mengungkapkan apa yang dikeluhkan oleh Zulhas itu berbanding terbalik dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
Menurutnya, kebanyakan kebijakan pemerintah hanya berpihak kepada perusahaan besar dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semata.
Padahal, mayoritas pelaku usaha di Indonesia masuk dalam usaha mikro dan ultra mikro.
"Untuk itu kita mengharapkan adanya affirmative action (kebijakan khusus) berupa adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada masyarakat dan usaha lapis bawah karena kelompok usaha inilah yang paling banyak terpukul oleh kebijakan-kebijakan pemerintah," ujarnya.
Anwar menyebut padahal usaha mikro dan ultra mikro menjadi pihak yang paling banyak menyediakan dan menyerap tenaga kerja.
Dia menilai jika pemerintah menyasar kelompok tersebut dalam membuat kebijakan, maka diyakini rakyat pada kelas ekonomi bawah akan tidak meminta bantuan terus menerus seperti yang dikeluhkan oleh Zulhas.
Anwar juga mengungkapkan belum meratanya infrastruktur di Indonesia menjadi penyebab lainnya terkait rakyat dianggap masih meminta sedekah terus menerus.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.