Pemerintah Ungkap Kondisi Ekonomi RI di Tengah Aksi Unjuk Rasa: Wajar Jika IHSG dan Rupiah Melemah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, terjadi pelemahan rupiah di tengah aksi unjuk rasa yang terjadi berturut-turut sejak Senin (25/8/2025).

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini melemah dan bergerak di zona merah pada perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jumat (29/8/2025).

Data RTI pukul 12.03 WIB IHSG bergerak di posisi 7.771,28 IHSG anjlok 180,80 poin atau 2,27 persen dibanding penutupan sebelumnya pada level 7.952,08.

Baca juga: Demo Tak Akan Setop Jika DPR Tetap Tuli, Pengamat: Jangan Sepelekan Rakyat, Jangan Tunggu Ada Korban

Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pelemahan rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dinilai wajar merespons kondisi yang terjadi saat ini.

Meski begitu, pemerintah meminta masyarakat tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah. 

"Kalau melihat perkembangan hari ini, memang terjadi pelemahan IHSG maupun rupiah kita. Saya kira ini respons yang wajar karena faktor stabilitas menjadi penting untuk para investor," ujar Susiwijono di Kemenko Perekonomian, Jumat.

Susiwijono mengatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kuartal II sesuai target meskipun waktunya hanya tersisa satu bulan lagi yakni di September 2025.

Dia juga memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap terjaga ditopang oleh stimulus yang diberikan pemerintah.

"Sesuai target kita, pertumbuhan ekonomi di kuartal III kita targetkan lebih tinggi dan waktunya tinggal sebulan lagi, sehingga kita akan memastikan berbagai program stimulus ekonomi berjalan dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal III," terang dia.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa terjadi sejak Senin (25/8) di Gedung DPR RI. Masyarakat menuntut pembubaran DPR RI serta pengusutan dugaan korupsi dan pemakzulan pejabat negara.

Kemudian pada Kamis (28/8) butuh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) a melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Adapun tuntutan yang dibawa buruh sebanyak 6 poin, yakni, Hapus outsourching dan tolak upah murah (HOSTUM), serta naikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen. Stop PHK: bentuk Satgas PHK.

Reformasi pajak perburuhan: naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp. 7.500.000 per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah. Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw. Sahkan RUU Perampasan Aset: berantas korupsi. Revisi RUU Pemilu: redesign sistem Pemilu 2029.

Sementara itu, aksi unjuk rasa kembali berlanjut hari ini, Jumat (29/8/2025).

Setelah demo Bubarkan DPR dan Demo buruh di DPR RI, kali ini yang jadi sasaran demo ialah Mako Brimob Polda Metro Jaya.

Aksi tersebut digelar sebagai respons atas sikap represif aparat terhadap masyarakat.

Satu di antaranya buntut tragedi tewasnya driver ojek online alias ojol yang ditabrak dan terlindas kendaraan taktis brimob di Pejompongan, pada Kamis (28/8/2025) malam.