Kadin Perindustrian Desak Menkeu Purbaya Perbaiki Sistem Perpajakan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperbaiki sistem perpajakan agar lebih adil sebagai langkah reformasi struktural yang paling prioritas dalam Kementerian Keuangan.

"Reformasi struktural yang paling mendesak adalah perbaikan sistem perpajakan agar lebih adil, sederhana dan mendorong kepatuhan sukarela," ujar Saleh Husin dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

Saleh mengatakan, reformasi lainnya adalah efisiensi belanja negara yang perlu diperkuat dan berfokus pada belanja produktif. Utamanya untuk infrastruktur, pendidikan vokasi dan riset industri.

"Reformasi birokrasi dalam pengelolaan APBN juga penting untuk memastikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha," ungkapnya.

Di sisi lain, Saleh meminta Menkeu Purbaya agar melakukan komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan pelaku industri. 

Sebab kata dia, aspirasi pelaku usaha dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan.

"Dengan demikian, setiap kebijakan fiskal yang diambil dapat lebih tepat sasaran, mengurangi potensi distorsi dan meningkatkan kepercayaan pelaku industri," ujarnya.

Menurut dia, pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa merupakan kebutuhan sekaligus penyesuaian pemerintah dalam menjawab tantangan ekonomi nasional, maupun global.

"Kami dunia industri yang tergabung dalam Kadin bidang perindustrian memandang pergantian menteri keuangan sebagai bagian dari dinamika politik," ujar Saleh dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

Menurutnya, transisi ini sedang berlangsung, konsistensi arah kebijakan fiskal dan keberlanjutan program yang sudah berjalan menjadi penting untuk ditegakkan.

Hal itu dilakukan agar dunia usaha tidak menghadapi ketidakpastian yang berlebihan.

"Kami optimis reshuffle ini dapat membawa energi baru dan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dengan kebijakan sektor riil," ungkapnya.

"Kami dari dunia industri berharap adanya kebijakan fiskal yang lebih pro-growth dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan, baik melalui keringanan pajak, pembiayaan yang lebih terjangkau maupun stimulus," ucap dia.

"Selain itu harmonisasi tarif dan bea masuk juga perlu ditata agar industri dalam negeri lebih kompetitif," kata dia.