Menkeu Purbaya Usul Bentuk Tim Akselerasi untuk Program Prioritas Presiden Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pembentukan tim akselerasi untuk mempercepat realisasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tim percepatan program pembangunan ekonomi tadi, itu pada dasarnya kita akan monitor seluruh program-program utama pemerintah atau Pak Prabowo, jadi ke depan harusnya nggak macet lagi. Kalau ada yang macet kita akan percepat supaya jalan dengan baik," kata Purbaya di Istana Negara, Senin (15/9/2025).

Selain mempercepat program presiden, Purbaya bilang tim akselerasi juga bisa menerima aduan dari pelaku bisnis yang merasa ada gangguan di sistem perekonomian.

"Kita akan terima laporan mereka, kita akan sidangkan di tim ini setiap satu Minggu sekali," terang dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, tim akselerasi akan dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan, Wakil Menteri Keuangan.

Kemudian Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri PPN Bappenas.  "Anggotanya seluruh menteri yang terkait dengan program," ungkap Airlangga.

Presiden Prabowo meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 (8+4+5) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, Senin, 15 September 2025.

Program ini terdiri dari delapan program akselerasi yang akan dilaksanakan tahun 2025 ini serta empat program lanjutan yang akan dilanjutkan hingga 2026.

Kemudian, lima program penyerapan tenaga kerja yang ditargetkan menciptakan hingga 3,55 juta lapangan kerja dalam dua tahun ke depan. 

Saat berpidato di Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo memaparkan delapan agenda prioritas untuk Rancangan APBN 2026, yang juga dikenal sebagai "Asta Cita".

Pertama, ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Pemerintah fokus mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras dan jagung, untuk menjamin stabilitas harga dan kesejahteraan petani dan nelayan.

Sejumlah langkah strategis akan diambil seperti pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, penyediaan bibit unggul, alat pertanian modern, dan pembiayaan murah. 

Kedua, ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Hal ini dilakukan dengan cara peningkatan produksi minyak dan gas, menjaga harga energi, dan percepatan transisi energi menuju energi bersih.

Baca juga: PKS Dukung Langkah Menkeu Purbaya Tinjau Ulang Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah

“Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh yang mampu. Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah masa depan. Kita genjot pembangunan pembangkit, dari surya, hidro, hingga panas bumi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia,” kata Presiden.

Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk generasi unggul. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau seluruh provinsi, ditargetkan menyentuh 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita.