Ratusan Kali Rapat Inflasi, Pemda Tetap Saja Lemah Tangani Lonjakan Harga Komoditas
Dengan melihat tren data harga pangan selama tiga tahun terakhir, pemd seharusnya bisa memprediksi pola kenaikan harga komoditas setiap musim.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir mengeluhkan lemahnya antisipasi pemerintah daerah di Indonesia menangani lonjakan berbagai harga komoditas pangan.
Padahal, para kepala daerah sudah ratusan kali ikut rapat inflasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait sejak 2022.
Faktanya, di sejumlah daerah laju inflasi tetap terkendali alias tinggi.
Tomsi menyinggung masih lemahnya kesiapan pemerintah daerah (pemda) menghadapi lonjakan harga komoditas pangan seperti cabai, bawang, ayam ras, dan telur ayam ras, meskipun pembahasan mengenai itu sudah berulang kali dilakukan.
“Saya ingin menjelaskan sedikit berkaitan bahwa sejak 22 September 2022, kita sudah melaksanakan rapat kurang lebih 140 kali. Itu ada datanya,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).
Dari data yang ditampilkan Tomsi, terlihat tren harga cabai merah dan cabai rawit terus mengalami ke aiman dari minggu pertama hingga minggu terakhir September 2025.
Dia menilai bahwa kondisi tersebut seharusnya bisa diantisipasi lebih awal oleh pemerintah daerah, bukan dibiarkan hingga masyarakat merasakan dampaknya.
Dengan melihat tren data harga pangan selama tiga tahun terakhir, seharusnya sudah cukup untuk memprediksi pola kenaikan harga komoditas setiap musim.
"Dengan 140 kali, saya harapkan tim teknis daerah, kepala dinas yang berkaitan, sudah hapal. Di bulan apa, di musim apa, daerahnya cabai akan naik."
"Di bulan apa, di musim apa, bawang akan naik. Kalau kita menyimak rapat dengan baik, maka tolong teman-teman kepala dinas ini seharusnya sudah hapal untuk melaksanakan kegiatan pencegahan. Melaksanakan upaya-upaya mengerem komoditas tertentu itu naik,” kata Tomsi.
Dia juga meminta agar setiap daerah menyiapkan standar operasional (SOP) dan rencana kerja yang jelas dalam mengantisipasi kenaikan harga.
Baca juga: Daftar 10 Provinsi dengan Kondisi Inflasi Tertinggi per September 2025, Gubernur Disorot
Selain itu dia mengingatkan penda punya kepekaan terhadap tugas dan data yang dimiliki.
"Contoh, coba lihat cabai merah dari minggu pertama di bulan September, minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu terakhir, jumlah kabupaten, kotanya naik. Padahal sudah hapal tuh, di bulan-bulan berapa, daerahnya cabai merah itu akan naik,” kata dia.
"Dilihat daripada tren dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, saya minta agar dipelajari data tiga tahun ke belakang sejak rapat ini. Kemudian dilihat, dipelajari, 'oh, bulan depan bakal barang ini yang akan naik'”, lanjutnya lagi.
Tomsi juga bicara pentingnya kecerdasan analitis dan perencanaan jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga pangan di daerah.
“Cabai merah, kemudian lihat di situ, ayam ras, telur ayam ras naik terus, terus naik, terus sampai 175 kota dan kabupaten. Cabai rawit juga lihat grafiknya, naik terus. Kepekaan kita terhadap pekerjaan yang kita lakukan, ini harus betul-betul diasah," tandas Tomsi.
Soal Kepemilikan Pulau Sain, Piyai dan Kiyas, Kemendagri Diminta Lihat Fakta Jelas |
![]() |
---|
Kemendagri Temukan 29 Daerah Belum Gunakan SIPD RI, Padahal Sudah Diwajibkan Sejak 2022 |
![]() |
---|
Belajar dari Jepang, Mendagri Tekankan Pentingnya Pengelolaan Optimal BUMD untuk Pendapatan Daerah |
![]() |
---|
Sinergi Kemendagri dan OJK Siap Perkuat Akses Keuangan Daerah yang Inklusif |
![]() |
---|
Apresiasi Kritik Publik, Pemkot Tangsel Komitmen Wujudkan Keuangan Daerah Transparan dan Akuntabel |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.